JAKARTA - Baru saja dibuka, rapat paripurna pengesahan APBD DKI 2013 sudah disela interupsi. Interupsi datang dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura Damai Sejahtera, Sahrianta Tarigan.
Ia mengatakan bahwa keterlambatan penetapan anggaran tahun ini adalah yang paling parah.
"Dan saya dapat informasi dari masyarakat keterlambatan ini dikarenakan kesalahan DPRD," kata Sahrianta dalam rapat paripurna pengesahan APBD DKI tahun 2013 di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/1).
Sahrianta tidak terima apabila keterlambatan pengesahan APBD dibebankan kepada anggota dewan. Ia meminta Gubernur Joko Widodo untuk menjelaskan kepada warga Jakarta bahwa DPRD tidak menghambat penetapan APBD.
"Saya minta bapak gubernur untuk menjelaskan pada warga Jakarta bahwa ini bukan karena kesalahan DPRD. DPRD tidak pernah menghambat pembahasan anggaran," tegas anggota Komisi E DPRD DKI tersebut.
Selain itu Sahrianta juga meminta pihak eksekutif agar taat pada anggaran yang telah ditetapkan. Menurutnya, selama ini sering terjadi perubahan-perubahan dalam realisasi penggunaan anggaran.
Ia mengingatkan agar Pemprov DKI melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan anggota dewan apabila memang ingin mengajukan perubahan anggaran.
"Saya minta semua perubahan sekecil apa pun diparipurnakan," ujarnya.
Ditemui usai rapat paripurna, Gubernur Jokowi menegaskan bahwa terlambatnya pengesahan anggaran bukanlah kesalahan dari pihak legislatif. Menurutnya, keterlambatan ini merupakan sesuatu yang wajar.
"Ini sudah sering saya sampaikan, proses ini (penyusunan anggaran) kompleks, perlu waktu, perlu dijelaskan secara detail, jadi wajar saja prosesnya sangat panjang. Tapi kita didukung penuh oleh pimpinan dan anggota dewan," ucap Jokowi kepada wartawan.
Seperti diberitakan, Senin (28/1), DPRD DKI mengesahkan APBD DKI 2013 yang berjumlah Rp49,9 triliun. Pengesahan APBD dilakukan lewat rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan. (dil/jpnn)
Ia mengatakan bahwa keterlambatan penetapan anggaran tahun ini adalah yang paling parah.
"Dan saya dapat informasi dari masyarakat keterlambatan ini dikarenakan kesalahan DPRD," kata Sahrianta dalam rapat paripurna pengesahan APBD DKI tahun 2013 di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/1).
Sahrianta tidak terima apabila keterlambatan pengesahan APBD dibebankan kepada anggota dewan. Ia meminta Gubernur Joko Widodo untuk menjelaskan kepada warga Jakarta bahwa DPRD tidak menghambat penetapan APBD.
"Saya minta bapak gubernur untuk menjelaskan pada warga Jakarta bahwa ini bukan karena kesalahan DPRD. DPRD tidak pernah menghambat pembahasan anggaran," tegas anggota Komisi E DPRD DKI tersebut.
Selain itu Sahrianta juga meminta pihak eksekutif agar taat pada anggaran yang telah ditetapkan. Menurutnya, selama ini sering terjadi perubahan-perubahan dalam realisasi penggunaan anggaran.
Ia mengingatkan agar Pemprov DKI melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan anggota dewan apabila memang ingin mengajukan perubahan anggaran.
"Saya minta semua perubahan sekecil apa pun diparipurnakan," ujarnya.
Ditemui usai rapat paripurna, Gubernur Jokowi menegaskan bahwa terlambatnya pengesahan anggaran bukanlah kesalahan dari pihak legislatif. Menurutnya, keterlambatan ini merupakan sesuatu yang wajar.
"Ini sudah sering saya sampaikan, proses ini (penyusunan anggaran) kompleks, perlu waktu, perlu dijelaskan secara detail, jadi wajar saja prosesnya sangat panjang. Tapi kita didukung penuh oleh pimpinan dan anggota dewan," ucap Jokowi kepada wartawan.
Seperti diberitakan, Senin (28/1), DPRD DKI mengesahkan APBD DKI 2013 yang berjumlah Rp49,9 triliun. Pengesahan APBD dilakukan lewat rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sedot Sisa banjir, Jokowi Kerahkan Damkar
Redaktur : Tim Redaksi