jpnn.com - JAKARTA - Wacana pergantian menteri kembali mencuat. Desakan pergantian dari beberapa kalangan yaitu menteri non parpol dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Menteri Perdagangan, Pertanian, Keuangan, dan BUMN.
Mengenai pergantian menteri pihak istana sudah memberikan sinyal. Seperti yang dikatakan Juru Bicara Presiden Johan Budi bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi tengah mengevaluasi kinerja para menteri.
BACA JUGA: Jokowi Sudah Kirim Surat buat Presiden Filipina
Adanya pegantian para pembantu Presiden, Pimpinan DPR RI Ade Komarudin angkat bicara.
Menurut Ade meski pergantian menteri urusan Presiden, namun ia menyarankan agar Jokowi harus bisa hati-hati dalam merombak para menteri.
BACA JUGA: Anak Buah Aguan Ngaku Cuma Menggertak
Mantan Ketua Fraksi Golkar ini mengingatkan kepada Jokowi bahwa yang perlu diperhatikan bilamana ada perombakan yakni Menteri yang menangani masalah perekonomian.
"Sebenarnya pergantian menteri adalah hak prerogratif Presiden, jadinya tidak ingin mencampuri. Tapi bilamana Jokowi akan mengganti jajaran di kabinetnya, pergantian harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai pergantian justru membuat masalah baru," tegas Ade Komarudin di Gedung Parlemen, Jakarta.
BACA JUGA: DPR Minta Publik Tak Serius Sikapi Napi Kabur
"Jangan sampai ganti Menteri di bidang ekonomi kemudian mengguncang perekonomian nasional. Kementerian Ekonomi ada menteri yang bagus dan kurang bagus. Yang kurang bagus sebaiknya diperbaiki dengan cara mengefektifkan koordinasi," paparnya.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Elit Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pergantian menteri diserahkan kepada Presiden. "Terserah Presiden mau ganti atau tidak para menterinya," tegas Fadli Zon.
Namun Fadli menyarakan agar Presiden harus melakukan melakukan satu evaluasi terhadap kinerja menteri terkait kepuasan ditingkat masyarakar.
"Sebenarnya yang diharapkan menteri yang harus lebih baik di bidang ekonomi menjadi masalah besar. Presiden harus memiliki tim yang betul-betul kuat orang yang terbaik diantara yang terbaik," tegas Fadli.
Dia juga tidak mempermasalahkan bilamana menteri yang mengurus ekonomi dari partai politik. "Kalau parpol pendukung pemerintah mampu mengurus ekonomi, apa salahnya dikasih posisi. Pastinya carilah dari parpol pendukung pemerintah adalah orang-orang terbaik, bukan lantas disodorkan orang yang baru belajar," paparnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Sebut Nama Jampidsus Kejagung di Sidang Kasus Suap
Redaktur : Tim Redaksi