jpnn.com, JAKARTA - Advokat Peradi Petrus Selestinus meminta Presiden Joko Widodo tidak membiarkan Poso menjadi ‘ladang pembantaian’ nyawa manusia, petani tidak berdosa di Poso dan sekitarnya oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
“Kelompok teroris (MIT, red) memenggal kepala lalu dibiarkan. Kemudian pelakunya lari ke hutan Poso,” ujar Petrus dalam siaran pers pada Senin (17/5).
BACA JUGA: Bom Meledak di Badan Anggota MIT Poso, Praka Dedi Irawan Gugur
Petrus menyebut aksi pembantaian terbaru terjadi pada tanggal 11 Mei 2021 di Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulteng, yang menewaskan 4 (empat) warga petani dengan kepala dipenggal.
Aksi serupa, sebelumnya terjadi tanggal 27 November 2020, di mana teroris MIT memenggal kepala 1 (satu) keluarga dan membakar 6 (enam) rumah tinggal di Desa Lembon Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
BACA JUGA: MIT Pimpinan Ali Kalora Kembali Menyerang Warga, 2 Petani Tewas
“Itu pun masih meninggalkan duka dan trauma yang mendalam,” ujar Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF) itu.
Dia menilai kelompok teroris MIT sepertinya terus bermetamorfosa dan melakukan perlawanan terhadap komitmen nasional dan internasional negara dalam menumpas aksi terorisme.
BACA JUGA: BPIP: Melukai Rasa Kemanusiaan Setiap Umat Beragama
“Mereka (teroris MIT) seolah-olah paham titik lemah negara dalam mengatasi terorisme, sehingga mereka masih terus melakukan aksi brutal dengan membunuh warga petani tanpa henti,” kata Petrus.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu menilai aksi terorisme MIT di Poso telah berlangsung sepuluh tahun, terhitung sejak 2011 hingga sekarang (2021). Aksi tersebut telah memakan korban ratusan nyawa, di pihak aparat TNI-Polri, warga sipil (petani) tidak berdosa dan di pihak teroris sendiri.
Namun demikian, kata Petrus, negara tampaknya membiarkan Poso menjadi ‘Ladang Pembantaian’.
Petrus menilai Presiden Jokowi belum membuat suatu Keputusan Politik Negara tentang operasi menumpas Teroris MIT di Poso, Sulteng, secara lebih tepat dan terukur demi melindungi masyarakat sipil dari ancaman teror pembunuhan.
Dia menilai warga masyarakat di Poso dan sekitarnya mengalami tekanan secara psikososial dan psikologis.
“Mereka (masyarakat Poso, red) melihat ada sikap dan kebijakan negara yang diskriminatif dalam menghadapi terorisme, di mana ketika ada Jenderal terbunuh di Papua, Presiden Jokowi cepat mengeluarkan ‘Keputusan Politik Negara’ mengirim pasukan TNI-Polri dengan kekuatan penuh turun ke Papua,” ujar Petrus.
Sementara warga Poso dan sekitarnya, kata Petrus, sudah 10 (sepuluh) tahun lebih sejak 2011 hingga sekarang hidup dalam suasana mencekam, tertekan secara psikososial dan psikologis di tengah ancaman pembunuhan secara biadab oleh kelompok Teroris MIT.
“Namun, tidak ada Keputusan Politk Negara yang serta merta dapat menghentikan aksi biadab teroris MIT,” tegas Petrus.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich