jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menunda 'hobi' blusukannya ke daerah-daerah, sebelum situasi politik di DPR kondusif.
“Biarkan Koalisi Merah Putih (KMP) tetap solid sebagai kekuatan politik yang kritis terhadap Jokowi, namun tidak akan bisa mengganggu sepanjang programnya untuk rakyat, kebaikan dan kemajuan. Untuk itu Jokowi belum boleh tidur nyenyak dan tugas di luar Jakarta, sebelum menemukan komitmen politik para elite di DPR,” kata mantan senator dari Sulawesi Tenggara, La Ode Ida, Kamis (6/11).
BACA JUGA: Demokrat Nilai Blusukan Bukan Lagi Tugas Jokowi
Demikian juga halnya dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut La Ode Ida, Jokowi harus memastikan KIH tidak boleh retak dan merecoki sistem yang sudah berjalan di parlemen, karena KIH sudah dapat porsi di barisan eksekutif.
“Artinya, penguasa partai politik KIH harus berperan efektif untuk mengendalikan anggotanya agar tidak liar dalam bertindak dan harus fokus kepada penyuksesan agenda-agenda pemerintahan Jokowi. Dalam proses-proses itu, peran Wapres JK harusnya bisa lebih maksimal lagi,” tuturnya.
BACA JUGA: Politikus Gerindra : Jangan Anggap Sepele, Amien Itu Bapak Bangsa
JK lanjutnya, terkenal sebagai pelobi andal dan soft. “Dengan pengalaman dari jaringan politik yang sangat baik di barisan KMP, JK tentu bisa mendinginkan suasana,” katanya.
Kisruh parlemen di awal pemerintahan Jokowi-JK ini lanjutnya, tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Jika mengabaikannya ujar dia, Jokowi hanya akan berjalan sendiri tanpa adanya kepastian apakah program atau agenda-agenda strategisnya bisa diimplementasikan.
BACA JUGA: Sepekan, 323 SMS Pengaduan Masuk ke Nomor MenPAN-RB
“Soalnya, diakui atau tidak, DPR masih jadi penentu kebijakan di negeri ini. Karena itu, seharusnya Jokowi fokus kepada pencapaian komitmen politik dengan DPR,” saran mantan Wakil Ketua DPD RI itu.
Menurut dia, ini yang akan sangat menentukan kerja politik dan pembangunannya ke depan, sembari mengingatkan ini bukan berarti harus meniadakan kondisi perfaksian di DPR atau harus memilih kembali pimpinan DPR, melainkan lebih menemukan saling pengertian di antara kedua belah pihak. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim KMP Relakan Lima Kursi Ketua untuk KIH
Redaktur : Tim Redaksi