"Sikap Fraksi PDI-P sudah terang-benderang, BBM subsidi masih sangat dibutuhkan oleh jutaan masyarakat DKI Jakarta. Karena itu, sebagai respon awal kami meminta gubernur mengkaji lebih dalam wacana penghapusan BBM subsidi di DKI," kata Jhonny Simanjuntak, di Jakarta, Sabtu (22/12).
Kalau alasan dicabutnya BBM subsidi untuk penghematan, menurut Jhonny, kebijakannya harus bersifat selektif dan tidak pukul rata mayoritas masyarakat DKI Jakarta yang hidup pas-pasan. "Kalau dipaksakan kebijakan penghematan itu dengan cara pukul rata, ini jelas tidak sesuai dengan pandangan politik PDI-P terhadap BBM," tegasnya.
Lebih lanjut dia menyarankan Pemprov DKI mengambil langkah yang realistis dalam melaksanakan program penghematan dengan cara membuat kualifikasi yang jelas soal mobil yang boleh dan tidak boleh menggunakan BBM subsidi.
Soal bagaimana kreterianya menurut Jhonny tidaklah terlalu sulit karena semua kendaraan bermotor dirancang dengan kategori dan kelas yang terukur. Kalau cara ini yang ditempuh tentu tidak akan berdampak terhadap masyarakat DKI Jakarta yang hidup dengan pas-pasan tadi.
"Kami mengajak Pemprov DKI Jakarta realistis saja dengan berbagai wacana yang akhir-akhir ini dimunculkan sepanjang wacana itu nantinya diproses di DPRD," ujar Jhonny Simanjuntak.
Terakhir Jhonny mengungkap bahwa wacana pencabutan BBM subsidi ini datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok.
"Apakah ini sudah dikonsultasikan Ahok dengan Gubernur Jokowi, Fraksi PDI-P tengah mendalaminya. Tapi sebagai wacana kita tetap hargai itu. Untuk pelaksanaan, saya kira butuh kajian dan waktulah," imbuh Jhonny Simanjuntak. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagal Bahas MRT Karena Menteri Terjebak Macet
Redaktur : Tim Redaksi