Jokowi Diminta Perhatikan Kasus Sengketa Lahan

Kamis, 25 September 2014 – 17:52 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Riano Oscha, meminta presiden terpilih Joko Widodo, memerhatikan konflik-konflik pertanahan yang tak kunjung dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konflik pertanahan jumlahnya sangat banyak dan dari ribuan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia, mayoritas sangat merugikan petani.

BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah Sebut RUU Pilkada Tak Berdampak Sosial

Contohnya, kasus sengketa tanah antara warga Telukjambe Karawang, Jawa Barat dengan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land (APL).

Pada kasus yang terjadi, rakyat menjadi korban. Bahkan dengan dalih memiliki kekuatan hukum, eksekusi pengadilan sampai melibatkan hingga 7.000 personil Brimob.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Bekas Cabup-cawabup Lebak sebagai Tersangka

“Padahal kasusnya masih dalam sengketa di pengadilan dan banyak warga sudah memiliki sertifikat hak milik. Karena itu dalam pertemuan dengan presiden terpilih Jokowi kemarin (Rabu,red), saya menyampaikan kita sudah mengirim surat kepada Kepala BPN Kanwil Jawa Barat dan Kepala BPN Pusat, supaya menghentikan proses sertifikasi HGB tanah di lokasi sengketa di Telukjambe itu,” katanya di Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut Riano, dirinya bersama sejumlah perwakilan LRJ lainnya diterima Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/9).

BACA JUGA: Inilah Peta Pengkubuan Berdasar Jumlah Anggota DPR yang Hadiri Paripurna

Dalam pertemuan, kepada presiden terpilih disampaikan juga kalau LRJ telah meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman, bersikap netral menghadapi persoalan sengketa tanah antara warga dengan PT SAMP.

“Kami juga meminta agar presiden terpilih Jokowi, benar-benar memperhatikan dan membela rakyat petani yang menjadi korban penzaliman oleh mafia properti seperti yang dilakukan terhadap rakyat di Telukjambe Karawang,” katanya.

Permintaan dikemukakan karena LRJ tidak hanya akan berperan aktif pada proses pemilihan presiden. Namun juga akan aktif mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi-JK, supaya tetap konsisten dengan program-program yang berpihak pada rakyat kecil. (gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Diminta Perhatikan Keterwakilan Daerah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler