jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tetap mengakomodir kepentingan partai politik dalam kabinet. Jika tetap pada kabinet ahli (zaken kabinet), Jokowi dia nilai tidak realistis dalam konteks politik masa kini Indonesia.
"Presiden terpilih mestinya realistis juga dalam menyusun kabinet sesuai konteks politik masa kini," kata Burhanuddin Muhtadi, saat Seminar Kepakaran "Postur Kabinet 2014", diselenggarakan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informsi (P3DI) DPR, di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, (22/8).
BACA JUGA: Pasca-Putusan MK, Polri Pastikan Seluruh Daerah Tetap Aman
Dia contohkan zaken kabinet di masa Orde Lama, yaitu Kabinet Wilopo dan Kabinet Juanda. Keduanya kata Burhan, merupakan kabinet yang diisi para profesional, namun tak berumur panjang.
"Sebaliknya, bila kabinet diisi kaum politisi, maka akan dipenuhi dengan target kepentingan partai politik. Presiden terpilih hendaknya tidak terperangkap oleh komitmennya untuk bentuk kabinet profesional," tegas dia.
BACA JUGA: Jubir Prabowo-Hatta Anggap Putusan MK Sakiti Rakyat
Dalam acara yang sama, pakar politik Miftah Toha mengatakan selama ini kabinet Indonesia selalu gemuk. Bila di banding dengan postur kabinet di negara-negara lain, Indonesia selalu kegemukan karena menampung aspirasi tim koalisi.
"Di Jepang, kementerian hanya 18, Korea Sel 13, Amerika Serikat 15, dan Australia 28. Kabinet yang gemuk dengan mengakomodasi partai politik dikhawatirkan akan menyandera Jokowi sebagai presiden, sehingga tidak leluasa bergerak," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: NU Jatim Usul Ketua Umum PKB Ditunjuk Dewan Syuro
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Berharap Dapat Ucapan Selamat dari Prabowo
Redaktur : Tim Redaksi