jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy Satyo Purwanto mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai kerap cawe-cawe atau ikut campur urusan kontestasi politik di Pilpres 2024.
Menurut Satyo, tanda keterlibatan aktif Jokowi yang semakin ikutan cawe-cawe dalam menentukan capres-cawapres di Pilpres 2024 makin hari semakin terlihat.
BACA JUGA: Hasto Sindir Capres Banyak Utang demi Kontestasi Politik, Siapa?
Dikatakannya, keterlibatan Jokowi tersebut dianggap bisa menjadi ancaman nyata bagi demokrasi.
"Sepatutnya presiden tidak melakukan itu, karena dapat membahayakan kehidupan bangsa," kata Satyo melalui keterangan resminya, Selasa (23/5).
BACA JUGA: Para Jenderal Penting pada Masa Lalu Temui Jokowi, Nyatakan Sikap soal 2024, Apa Itu?
Satyo mengatakan Jokowi semestinya hanya perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan bebas intervensi dari siapa pun demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.
"Sebab jika seorang presiden tidak fair dan netral dampaknya akan sangat merusak kompetisi pemilu, karena seorang Presiden RI memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar sehingga berpotensi mempengaruhi hasil pemilu," ungkapnya.
Masih kata Satyo, terdapat serangkaian kejadian menjadi sebuah tanda bahwa Jokowi berupaya 'mengatur dan menentukan' konfigurasi koalisi.
Bahkan, lanjut dia, pasangan capres dan cawapres, serta bukan tidak mungkin berupaya pula menjadikan politik dinasti untuk garansi sebagai faktor 'keamanan' setelah pensiun menjadi presiden.
"Misalkan akan menjadikan anaknya menjadi cawapres dari salah satu pasangan capres hasil endorsement oleh Jokowi, terlepas situasi tersebut timbul akibat adanya salah satu capres yang sudah 'birahi' dan akhirnya menarik Jokowi agar 'cawe-cawe' dalam pusaran power of game pencapresan 2024," paparnya.
"Semoga sinisme itu tidak terbukti. Sebab jika itu terjadi maka demokrasi prosedural yang mengatur sirkulasi kekuasaan akan mengalami set back dan longsor ke titik nadir setelah 25 tahun pascagerakan reformasi 98, yang pada akhirnya menyuburkan oligarki neo orba yang berkelindan dengan wajah militeristik," pungkas Satyo Purwanto. (mar1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi