JAKARTA - Mutasi 20 pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Joko Widodo pada pekan lalu, dinilai sebagai salah satu bentuk kewenangan gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, akan lebih baik kalau Jokowi menyampaikan alasan dan pertimbangan melakukan mutasi itu secara transparan. Sehinga berbagai kecurigaan dan kritik miring terhadap gubernur bisa terjawab.
"Saya rasa mutasi 20 pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Pak Jokowi sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan melalui proses yang benar. Jadi tidak perlu dipersoalkan lah," kata Azwar dalam keterangan persnya, Rabu (20/2).
Politisi PAN ini berharap, bila nanti Jokowi akan melakukan mutasi pejabat lagi, sebaiknya dilaksanakan melalui sistem promosi terbuka.
Seperti diketahui, pekan lalu Jokowi memutasi 20 di jajaran pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu pejabat yang dimutasi adalah Anas Efendi, yang sebelumnya menjadi wali kota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta.
Azwar memaklumi gubernur sekelas Jokowi harus memiliki tim kerja yang kuat dan mampu mengimbangi ritme kerjanya. Karena itu, dia tidak menyalahkan Jokowi yang melakukan mutasi 20 pejabatnya. Secara umum dia mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), termasuk rencana melakukan lelang jabatan untuk camat dan lurah.
"Saya berharap Pemprov DKI Jakarta juga melakukan open promotion untuk semua eselon di DKI Jakarta, bukan hanya lurah dan camat. Ini agar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh PNS, baik dari pusat maupun daerah. Di samping menghindari berbagai praktik KKN, sehingga pejabat pembina kepegawaian tidak lagi bisa bersikap semau gue dalam memilih anak buahnya," pungkasnya.(esy/jpnn)
"Saya rasa mutasi 20 pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Pak Jokowi sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan melalui proses yang benar. Jadi tidak perlu dipersoalkan lah," kata Azwar dalam keterangan persnya, Rabu (20/2).
Politisi PAN ini berharap, bila nanti Jokowi akan melakukan mutasi pejabat lagi, sebaiknya dilaksanakan melalui sistem promosi terbuka.
Seperti diketahui, pekan lalu Jokowi memutasi 20 di jajaran pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu pejabat yang dimutasi adalah Anas Efendi, yang sebelumnya menjadi wali kota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta.
Azwar memaklumi gubernur sekelas Jokowi harus memiliki tim kerja yang kuat dan mampu mengimbangi ritme kerjanya. Karena itu, dia tidak menyalahkan Jokowi yang melakukan mutasi 20 pejabatnya. Secara umum dia mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), termasuk rencana melakukan lelang jabatan untuk camat dan lurah.
"Saya berharap Pemprov DKI Jakarta juga melakukan open promotion untuk semua eselon di DKI Jakarta, bukan hanya lurah dan camat. Ini agar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh PNS, baik dari pusat maupun daerah. Di samping menghindari berbagai praktik KKN, sehingga pejabat pembina kepegawaian tidak lagi bisa bersikap semau gue dalam memilih anak buahnya," pungkasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Warga Rawajati dan Kalibata Waswas Bakal Digusur
Redaktur : Tim Redaksi