jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman menyebut Presiden Joko Widodo tak konsisten terhadap apa yang telah dilakukan dalam menyeleksi calon menteri dengan meminta pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di lain pihak, Bonyamin pun mempertanyakan sikap KPK yang seolah membiarkan nama-nama yang diduga diberi tanda merah seperti Rini Soemarno masuk kabinet Trisakti.
BACA JUGA: Jika Dikuasai Satu Budaya, Kabinet Trisakti Jokowi-JK tak Sah
"KPK ini seperti masuk angin," kata dia.
Padahal seharusnya menurut Bonyamin, jika Ketua KPK Abraham Samad menyebut menteri yang diberi tanda merah maupun kuning tak layak masuk kabinet, harus juga dibarengi dengan proses hukum.
BACA JUGA: Politisi Golkar Sebut Kabinet Trisakti Hanya Label
"Ini kan (Rini) diduga ikut terlibat dalam skandal BLBI. Kasus itu pun kini tengah diselidiki KPK. Yang menjadi pertanyaan kenapa Abraham Samad begitu menggebu diawal, namun saat ini justru diam?" kata dia, seperti dikutib RMOL (Grup JPNN.com).
"Kalau memang yakin, segeralah tersangkakan (Rini)," kata dia.
BACA JUGA: Jokowi Sudah Terima Nomenklatur dari DPR
Senada dengan itu, sikap yang sama juga ditunjukan Kordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan.
"Mestinya Jokowi menindaklanjuti rekomendasi KPK, kalau tidak mau, dari awal nggak perlu ke KPK atau PPATK," ujar dia.
Ia mengakui, memang selaku Presiden, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat para pembantunya di kabinet, sebagaimana dijamin UUD. Begitu juga memberhentikannya. Namun menurut Ade, dengan mengedepankan hasil penelusuran KPK dan PPATK, Jokowi tidak eksplisit menggugurkan hak prerogatifnya.
"Keputusan tetap ada di tangan presiden atas atau dengan dasar pertimbagan rasional separti hasil tracking KPK bukan atas transaksi politik," kata Ade.
Sementara itu, Presiden Jokowi melalui mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto,meminta agar media dan publik tak lagi meributkan soal label merah dan kuning yang diberikan KPK. Hal itu tak baik.
"Presiden inginkan agar spekulasi di media tentang nama-nama yang dapatkan bendera kuning merah dari KPK dihentikan," jelas Andi.
"KPK dan PPATK hanya serahkan dokumen itu ke presiden, hanya presiden yang megang dokumen itu. Presiden sama sekali tidak pernah ungkap nama-namanya ke media. Tolong spekulasinya dihentikan karena itu berkaitan dengan integritas dan masa depan orang tersebut," tutup dia. (ade/RMOL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maruarar Sirait Kenakan Kemeja Merah
Redaktur : Tim Redaksi