jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan dua proyek jalan nasional rampung dengan segera.
Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Jokowi itu dalam rapat terbatas membahas percepatan proyek strategis nasional jalan tol, yaitu jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).
BACA JUGA: Respons Mentan Syahrul Saat Kalung Antivirus Corona Jadi Polemik
Dalam pengantarnya, Jokowi menjelaskan bahwa kedua jalan tol memiliki peran yang strategis, terutama dalam memberikan dorongan bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan lihat mengenai percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol, utamanya di Trans-Sumatera dan yang kedua di Cisumdawu. Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita," kata Jokowi.
BACA JUGA: Cerita di Balik Penemuan Kalung Antivirus Corona
Jalan tol Trans-Sumatera memiliki panjang kurang lebih 2.765 kilometer. Presiden Jokowi berharap kehadiran jalan tol tersebut bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera.
"Sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB (produk domestik bruto)," imbuhnya.
BACA JUGA: Kalung Antivirus Corona Jadi Ejekan, Fahri Hamzah Bela Kementan
Berkaitan dengan jalan tol Trans-Sumatera, Jokowi menyebut kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp 476 triliun. Dari total investasi itu, lanjutnya, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp 386,76 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024.
Untuk itu, Jokowi meminta kelayakan finansialnya dikalkulasi, berikut opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tersebut.
"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (penyertaan modal negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi," jelasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, Jokowi meminta hambatan-hambatan di lapangan segera diselesaikan.
Beberapa hal yang masih terkendala antara lain proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat karena urusan administrasi.
"Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama Kementerian ATR/BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik di Kementerian ATR/BPN maupun di Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," tegasnya.
Jokowi menyadari ada banyak kendala teknis dan prosedur administrasi. Namun, Jokowi menginginkan hal itu tidak terjadi berulang-ulang dan diselesaikan secara permanen.
"Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu," tandasnya. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga