jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengharapkan pemerintah bisa menggelontorkan dana lebih besar bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Menurutnya, alokasi anggaran akan berefek pada kinerja LKPP dalam mencegah korupsi pada pengadaan barang di kementerian atau lembaga (K/L).
Misbakhun mengatakan, LKPP punya peran signifikan untuk mewujudkan proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintah bersih dari korupsi. “Ketika kita bicara pencegahan terhadap korupsi, poinnya ada di pengadaan barang dan jasa dan lembaga yang membangun transparansi tentang proses lelang di kementerian dan lembaga, ya LKPP,” ujar Misbakhun saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR bersama Kepala LKPP Agus Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/09).
BACA JUGA: Luncurkan SIPEDE demi Transparansi & Akuntabilitas Dana Desa
LKPP untuk tahun depan mengaajukan anggaran Rp 55 miliar. Namun, kata Misbakhun, LKPP pada beberapa tahun terakhir tidak mendapatkan tambahan anggaran.
Bahkan, anggaran untuk instansi yang eksis sejak 2005 itu sempat dikepras hingga 40 persen. Menurut Misbakhun, pemerintah yang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur seharuanya memberikan perhatian serius terhadap LKPP.
BACA JUGA: Farhat Dipolisikan soal Unggahan Pilih Jokowi Masuk Surga
“Saya ingat pemerintah saat lakukan pemotongan anggaran, LKPP disembelih anggarannya hampir 40 persen. Padahal anggaran LKPP tidak pernah naik dan cenderung turun realisasinya dengan alasan self blocking,” tutur legislator yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu.
Oleh karena itu, Misbakhun akan berikhtiar agar LKPP memperoleh anggaran dalam APBN 2019 sesuai usulan awal sebesar Rp 55 miliar. “Hal ini mengingat peran LKPP sangat penting dalam rangka pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa," pungkas Misbakhun.(aim/jpc)
BACA JUGA: Istana di Balik Asia Sentinel? Johan Budi: Jauh Sekali
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukungan Ulama di Pilpres Terpecah, Ini Respons Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi