Pascca ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin kembali mengajak semua masyarakat untuk bersatu melupakan perbedaan politik. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih:KPU tetapkan pasangan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 -2024Prabowo Sandi tidak hadiri rapat pleno di KPUJokowi belum pastikan ada penambahan anggota dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK)

BACA JUGA: Kalah Di Mahkamah Konstitusi, Prabowo Bubarkan Koalisi Indonesia Adil Dan Makmur

Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma'ruf Amin resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 - 2024 dalam rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada minggu (30/6/2019).

Ketua KPU Arief Budiman membacakan keputusan itu dihadapan pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dan partai politik peserta pemilu yang menghadiri rapat pleno tersebut di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

BACA JUGA: Narkoba 39 Kg Ditemukan Dalam Pesawat Presiden Brasil ke G-20

"Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01, saudara Ir H Joko Widodo dan Saudara Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2019," tambah Arief.

BACA JUGA: Karya Seni Aborigin Dipalsukan di Indonesia, Pengadilan Australia Bertindak

Dalam pidatonya usai ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi berjanji bersama wapres terpilih Ma'ruf Amin, akan melanjutkan fondasi pembangunan yang sudah dilakukannya pada era Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Kami berdua akan berjuang sekuat tenaga, bekerja sekuat tenaga untuk melanjutkan fondasi yang telah kami bangun bersama Bapak Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan," kata Jokowi di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Sama seperti pada pidato sebelumnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya persatuan seluruh komponen bangsa Indonesia agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

Ia pun kembali mengajak masyarakat bersatu melupakan perbedaan pilihan politiknya.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita: 02 dan 01," kata Jokowi di panggung penetapan capres-cawapres terpilih di gedung KPU, Minggu (30/6/2019).

"Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, Negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya," kata Jokowi.

Seruan bersatu membangun bangsa ini juga ditujukan Jokowi kepada penantangnya dalam pemilu presiden 2019 lalu, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang disebutnya sebagai Patriot.

"Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini,"

"Saya yakin beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, maju, adil, dan makmur," ucap Jokowi.

Namun baik Prabowo maupun Sandiaga Uno tidak menghadiri acara di KPU. Keduanya hanya diwakili oleh sejumlah elit dari Partai Gerindra yang tampak hadir dan memberikan ucapan selamat langsung kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. Photo: Prabowo Subianto dan Sandiag Uno tidak menghadiri acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu 02 hanya diwakili oleh petinggi Gerindra. (Detik.com)

Spekulasi tambah koalisi

Lebih lanjut ketika ditemui wartawan usai acara, Jokowi juga enggan menjelaskan target pembangunan yang akan dilakukannya di termin kedua pemerintahannya.

"Target pembangunan 6 bulan pertama akan saya sampaikan di forum lain," kata Jokowi kepada media di KPU.
Jokowi juga tidak mau berkomentar panjang menanggapi spekulasi akan ada tambahan anggota dalam koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusungnya dalam Pilpres 2019.

"Iya masih, masih perlu waktu. Karena saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam, yaitu Koalisi Indonesia Kerja," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi kembali menegaskan pendiriannya untuk merangkul semua pihak.

"Tapi seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita akan buka siapa pun sama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini," ujar Jokowi.Kembalikan kepercayaan warga yang terbelah

Sementara itu salah satu tantangan terbesar Jokowi KH Ma'ruf Amin agar perpindahan kekuasaannya ke termin kedua berjalan mulus adalah perlunya mengembalikan kepercayaan warga dari dua kubu.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Profesor Muradi saat dihubungi ABC Indonesia.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (KPSK) Universitas Padjajaran, Bandung ini mengatakan menyatukan kembali warga yang terbelah akibat politik identitas memerlukan waktu karenanya harus dilakukan secara bertahap.

Salah satunya langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan adanya keseimbangan peran dalam perpolitikan nasional yakni pemerintah dan oposisi sebagai mekanisme 'check and balance'.

"Salah satu soft landingnya adalah Gerindra sebagai parpol dengan perolehan suara terbanyak kedua dan partai pengusungnya menjadi oposisi yang normatif. Ini penting untuk menjaga suhu politik sambil para elitnya berusaha menjaga suhu politik tetap kondusif sehingga semuanya akan menjadi proses pendewasaaan bagi warga." katanya.

Oleh karena itu Muradi mengaku tidak terlalu sepakat dengan opsi pembentukan koalisi besar dimana seluruh atau beberapa partai politik bergabung ke kubu petahana karena hanya akan menguntungkan elit politik dan akan kontra produktif dalam membangun kepercayaan publik.

"Jika semua partai politik bergabung dengan petahana menurut saya itu hanya akan menguntungkan elit politik.

Sementara sebaliknya akan memicu 'distrust' di kalangan publik dan itu lebih berbahaya karena tidak akan ada acuan bagi publik untuk bersikap secara politik."

"Partisipasi publik dalam pemilu 2019 kali ini tertinggi dalam sejarah dan itu dalam tradisi ilmu politik sangat positif dan itu harus dihargai. kalau akhirnya elit politik saling bernegosiasi dibelakang layar maka akan timbul ketidakpercayaan di publik,"

"Dampaknya ada dua, antara publik akan anarkis atau marah dan tidak suka dengan segala hal yang berbau pemerintahan atau publik menjadi apatis. dan itu tidak baik menurut saya." katany.

Jadi menurut Muradi, rentang waktu saat ini hingga Jokowi KH Ma'ruf Amin dilantik menjadi krusial bagi elit politik untuk bisa mendamaikan dan mendewasakan publik secara politik sehingga mereka tetap memiliki acuan untuk bersikap secara politik.

Ikuti berita menarik lainnya dari situs ABC Indonesia disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lulus SD Belum Nikah Dianggap Perawan Tua, Naya Pun Jadi Nenek di Usia 31