jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai politik dan keamanan global, yang kecenderungannya mudah sekali bergejolak. Yang terbaru, katanya, seperti terjadi di Chile.
Situasi politik di Chile yang saat ini memanas, menurut Jokowi, lebih karena dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4 persen.
BACA JUGA: Surya Paloh: Memangnya Jokowi Tak Tahu Kami akan ke PKS?
Lantas kemudian menimbulkan gejolak berkepanjangan, diikuti perombakan besar-besaran di kabinet. Tetapi, itu tidak lantas meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada aksi anarkis.
"Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet dengan tema penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Jangan Anggap Sepele Manuver Surya Paloh
Dia mengingatkan jangan sampai karena urusan yang berkaitan dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, karena keliru dalam menjelaskan bisa dipahami berbeda oleh masyarakat yang mengganggap hal itu memberatkan rakyat.
"Padahal supaya semuanya tahu, tahun 2019 pemerintah telah membebaskan biaya terhadap 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. 96 juta jiwa sudah digratiskan lewat PBI. Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana mencapai Rp 41 triliun. Rakyat harus mengerti ini," tutur suami Iriana itu.
BACA JUGA: Ratas Ekonomi Perdana, Jokowi Beri Pesan Khusus ke Menteri Luar Negeri
Pada tahun 2020, lanjutnya, subsidi yang akan diberikan pada BPJS akan meningkat menjadi Rp 48,8 triliun. Jelas ini angka yang besar sekali.
"Jangan sampai kesannya berbeda. pemerintah sudah subsidi dari APBN gede banget. Tapi kalau cara menerangkan tidak hati-hati dipikir pemerintah malah justru memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa. Lewat tadi, subsidi," jelasnya.
Selain itu, kepada jajarannya, Jokowi meminta berhati-hati mengenai rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Para pekerja menurutnya harus diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik terhadap RUU kontroversial. Semua harus dijelaskan dengan benar ke masyarakat.
"Kadang-kadang karena tidak dikelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga kan gak ngerti substansi pasalnya di mana," ucap mantan Wali Kota Solo itu.
Untuk itu, dia meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD, agar secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak mengenai persoalan-persoalan tersebut. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam