jpnn.com, DELI SERDANG - Presiden Joko Widodo mengatakan, program dana desa yang selama ini dijalankan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa saja.
Ke depan bisa diperluas untuk membangun sumber daya manusia, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi rakyat termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BACA JUGA: Jokowi Singgung Rendahnya Inovasi dan Paten Peneliti
Hal itu disampaikan Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Bupati Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (8/10).
"Kemarin tiga tahun kami konsentrasi fokus membangun infrastruktur. Tapi ke depan, penting untuk juga membangun sumber daya manusia (SDM), menyiapkan anak-anak kita, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat termasuk BUMDes," kata Jokowi
BACA JUGA: PSI Mencatat Prabowo Tiga Kali Gunakan Data Palsu
Sejak digulirkan pemerintah pada 2015 lalu, anggaran untuk dana desa ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015 anggarannya Rp 20 triliun. Kemudian pada 2016 sebesar Rp 47 triliun, pada 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun. Adapun tahun depan, rencananya dana desa yang akan dikucurkan mencapai Rp 73 triliun.
Karena itu dia mengingatkan, terutama bagi para pendamping desa, agar berhati-hati dalam mengelola dana desa tersebut. Jokowi juga berharap bahwa angka Rp 187 triliun itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
BACA JUGA: Sekjen NasDem Yakin Banget Kinerja Jokowi Puaskan Rakyat
Apalagi banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia mengenai dana desa. Setidaknya 6 negara sudah mengutarakan ketertarikan untuk mengetahui program tersebut, bagaimana pengelolaan dan pendampingan, hingga efeknya terhadap perputaran ekonomi di desa itu.
"Jangan sampai mereka belajar kepada kita, eh ternyata dana desa itu pemanfaatannya kurang bagi masyarakat," tegas suami Iriana.
Dari sisi penyerapannya, lanjut Jokowi, terjadi peningkatan yang sangat bagus dari tahun ke tahun. Angka penyerapan dari 82 persen telah meningkat menjadi 97-98 persen.
Untuk penggunaannya, presiden meminta pembelian barang harus dilakukan di desa setempat. Atau maksimal di kecamatannya agar uang berputar di wilayah tersebut.
"Misalnya membangun irigasi, membangun jalan, batu beli dari desa atau gerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai. Pasir beli dari desa itu, atau kalau enggak ada di desa itu paling tidak di lingkup kecamatan," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garda NKRI Resmi Dukung Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi