jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berniat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Rencana itu memperoleh respons dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat itu mempersilakan Jokowi membangun kota. Namun, Fahri mengingatkan pemerintah agar tidak mengubah konsep yang sudah dibuat para pendiri bangsa ini.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Unggah Foto saat Makan Bareng Jokowi
Menurut Fahri, mengubah sama saja mengubur sejarah dan menjadi tidak tahu jati diri. "Kita bisa menjadi bangsa yang kebingungan karena tidak punya catatan masa lalu," ungkap Fahri, Selasa (30/4) malam.
Fahri menambahkan, konsep ibu kota Indonesia tidak bisa berubah dari gagasan Proklamator RI Bung Karno. Dia menjelaskan, desain ibu kota pada 1960-an mengikuti Washington di District of Columbia sebagai pusat pemerintahan Amerika Serikat.
BACA JUGA: Jazuli Juwaini: Negara Harus Menghormati Para Buruh dan Pekerja
Karena itu, menurut Fahri, kata-kata daerah khusus ibu kota (DKI) dalam undang-undang dimaksudkan seperti rancangan Bung Karno. “Jadi ibu kota dalam desain Bung Karno pada waktu itu harus punya dua hal, yakni pusat pemerintahan dan pusat sejarah,” jelasnya.
Menurutnya, pusat pemerintahan sebagai tempat pengambilan keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Pusat sejarah sebagai memori bersama agar sebagai bangsa punya rujukan untuk mengingat tentang apa yang dialami. Baik itu oleh bangsa maupun dunia.
BACA JUGA: Siap, Presiden! Cinta Laura Setuju Ibu Kota Negara Dipindah ke Luar Pulau Jawa
“Jadi filosofi ibu kota itu berasal dari Bung Karno, sehingga pemerintahan ini tidak boleh keluar dari konsepsi pemikiran Bung Karno tentang Ibukota,” ujar legsilator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Dukung Penuh Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Redaktur & Reporter : Boy