jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad H Wibowo mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memacu kinerja dalam menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, kiprah duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu dalam membuka lapangan kerja belum semoncer era Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada periode 2009-2014.
“Kinerja pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah dari SBY-Boediono, tapi lebih baik dari SBY-JK," kata Dradjad dalam diskusi bertema Mampukah Pemerintahan Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja? di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
BACA JUGA: Paspampres Halangi Anies, Begini Kesaksian Misbakhun
Mantan legislator di DPR yang membidangi keuangan dan perbankan itu menambahkan, penciptaan lapangan kerja merupakan hal penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sebab, pekerjaan adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan memangkas kesenjangan ekonomi.
Pada kesempatan sama, peneliti INDEF Izzudin Al Farras mengatakan, ada keanehan dalam angka rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja yang naik tajam ke 3,25 juta pada 2017. Dia menjelaskan, tambahan terbesar diperoleh dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang jumlahnya mencapai 1,09 juta pekerja baru.
BACA JUGA: Perekonomian Belum Berefek ke Penciptaan Lapangan Kerja
“Faktor penyebabnya adalah adanya kucuran dana desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017. Dana desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dengan partisipasi masyarakat desa, tanpa menggunakan pihak ketiga,” sebutnya.
Menurut Farras, seharusnya sektor ini tidak menjadi penopang penciptaan lapangan kerja. Terlebih, hasil riset INDEF menemukan kelesuan di sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan di era Jokowi-JK yang anjlok nyaris 50 persen dibandingkan tiga tahun pertama SBY-Boediono.
BACA JUGA: Jokowi Sentil Para Menteri Kabinet Kerja soal Padat Karya
Farras menduga salah satu penyebab anjloknya sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan adalah lesunya bisnis poperti sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2017. Karena itu, bisnis properti harus didodong melalui pembangunan hunian untuk masyarakat kelas menengah-bawah disertai dengan Bunga KPR dan DP yang rendah.
“Karena lebih dari 76 persen konsumen masih mengandalkan kredit bank untuk membeli rumah. Potensi penyerapan tenaga kerja Real Estate masih besar karena saat ini masih ada backlog rumah yang mencapai 11,4 juta,” sebutnya.
Peneliti lain di INDEF, Andry Satrio Nugroho menambahkan, rata-rata pertambahan penduduk bekerja pada era pemerintahan Jokowi-JK ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan transportasi. Menurutnya, sektor perdagangan, restoran, jasa akomodasi mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja sebesar 1.106.590 penduduk per tahun.
"Hal ini disebabkan oleh masifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia," imbuh Andry.
Sedangkan anggota Komisi XI DPR M Misbakhun yang juga hadir pada diskusi itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK sudah berada pada jalur yang benar. Menurutnya, ada persoalan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK begitu era SBY-Boediono berakhir, yakni penurunan pertumbuhan ekonomi.
Saat SBY-Boediono berkuasa, sebut Misbakhun, perekonomian nasional ikut ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih dua digit. Sedangkan saat ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sudah di bawah 10 persen.
Harga komoditas global di era SBY-Boediono masih bagus. Selain itu, angka ekspor Indonesia masih tinggi.
Karena itu ketoka sektor global tak menarik bagi pembangunan ekonomi, pemerintahan Jokowi menggenjot sektor perekonomian domestik. Salah satu yang diandalkan adalah menggelontorkan dana melalui program Dana Desa yang pada 2017 sudah mencapai Rp 60 triliun.
Politikus Golkar itu menyebut penggelentoran dana desa mampu menciptakan hingga 5 juta lapangan kerja baru. "Jadi langkah ini sudah benar. Tinggal perhatikan isu agar regulasi dan pengawasan hingga pemeriksaan dana desa diperkuat," cetusnya.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misbakhun Ingin Gubernur BI Era Jokowi Steril dari Rezim SBY
Redaktur & Reporter : Antoni