jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan, silang pernyataan antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal siapa yang akan bertanggungjawab untuk menaikkan harga bahan bakar minyak demi mengurangi subsidi BBM dan memperkecil defisit anggaran, tidak perlu terjadi.
Menurutnya, jika pun pemerintahan Jokowi-JK yang menaikkan harga BBM haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar untuk memindahkan anggaran di APBN yang selama ini selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat".
BACA JUGA: Mahfud Soroti Munculnya Hukum Konservatif
"Logika yang harus dibangun bukan karena menaikkan harga BBM, tapi mengurangi impor BBM yang dinikmati oleh mafia minyak dan birokrat korup era SBY dengan bungkus pencitraan subsidi energi. Jokowi-JK tidak perlu ragu membatasi impor BBM dengan jalan menaikkan harga BBM," kata Fahmi di Jakarta, Minggu (31/8).
Ia menambahkan, tidak perlu menengok ke belakang dengan menyalahkan kebijakan keliru pemerintahan SBY selama ini yang membiarkan pemerintahannya untuk terus mengimpor BBM dengan alasan klasik demi subsidi rakyat.
BACA JUGA: Penetapan Muhaimin jadi Ketum PKB Bakal Digelar Subuh
"Tapi dengan skema menggunakan "tangan" pihak ketiga tanpa langsung Pertamina impor," ungkap Fahmi.
Fahmi melanjutkan, langkah Revolusi Mental yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK pertama kali setelah menaikkan BBM adalah segera mendesak dan memberikan dukungan politik, moril, dan materil kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi cepat dan kajian mendalam. Hal itu, kata dia, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan ikut menikmati "pesta pora" atas tata niaga BBM selama era ini.
BACA JUGA: Di Muktamar PKB, Jokowi Bicara Pembangunan Indonesia 2014-2019
Sehingga, kata dia, ke depan publik dan rakyat bisa memahami kebijakan menaikkan BBM juga diikuti dengan upaya membersihkan dan menyita untuk negara hasil-hasil kejahatan tata niaga BBM.
"Jokowi-JK dipilih publik karena ada keyakinan bahwa Anda berdua punya integritas dan niat baik, sehingga menaikkan harga BBM diyakini publik karena Jokowi-JK akan menghentikan "mafia minyak" yang menikmati impor BBM selama ini dan mengalihkan anggaran untuk mewujudkan visi-misi Trisakti yang dijanjikan. Ini saat tepat menggunakan ATM politik Anda karena di sinilah tantangan dan seni kepemimpinan Anda berdua ditampilkan," paparnya.
Fahmi mengingatkan PDIP dan Jokowi-JK tidak usah berharap dan "haram" meminta pemerintahan SBY yang menaikkan BBM.
"Waktu dan sejarah akan membuktikan. Kejahatan terorganisir hanya bisa dilawan dengan kebaikan yang terorganisir pula. Jokowi-JK harus mampu mengorganisir kebaikan itu," pungkas salah satu inisiator PDIP Projo ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasdem: Niat PKB Geser Golkar Bakal Terkabulkan
Redaktur : Tim Redaksi