JAKARTA—Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan pihaknya masih melakukan kajian terkait permintaan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membangun lima tempat rehabilitasi.
“Kami mendukung penuh pemberantasan narkotika di DKI yang dilakukan BNN. Untuk (pembangunan) tempat rehabilitasi, kami masih melakukan kajian mendalam,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/5).
Ia mengatakan, pertemuan dengan BNN belum menyentuh soal pembangunan tempat rehabilitasi. “Pertemuan (dengan BNN) belum menyentuh soal pembangunan tempat rehabilitasi. Tapi akan kita pelajari. Katanya ada yang bangun tempat rehabilitasi sendiri, ada juga yang nempel di rumah sakit atau di Puskesmas di Jakarta. Saya kira bagus dua-duanya,” ungkapnya.
Jokowi menambahkan, tak masalah jika pendanaan pembangunan tempat rehabilitasi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Enggak ada masalah. Kalau pembangunan (tempat rehabilitasi) di Jakarta, ya pakai APBD-lah,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar mengungkapkan meminta Pemprov DKI untuk membangun tempat rehabilitasi di lima kota administratif dan satu kabupaten di DKI. Sebab hal ini berdasarkan tingginya tingkat penyalah guna narkoba di Jakarta dengan 490.000 orang.
“(Pembangunan) tempat rehabilitasi akan didanai melalui APBD Pemprov DKI. Nanti kami (BNN) menyediakan sumber daya manusia,” pungkas jenderal bintang tiga ini. (ian/jpnn)
“Kami mendukung penuh pemberantasan narkotika di DKI yang dilakukan BNN. Untuk (pembangunan) tempat rehabilitasi, kami masih melakukan kajian mendalam,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/5).
Ia mengatakan, pertemuan dengan BNN belum menyentuh soal pembangunan tempat rehabilitasi. “Pertemuan (dengan BNN) belum menyentuh soal pembangunan tempat rehabilitasi. Tapi akan kita pelajari. Katanya ada yang bangun tempat rehabilitasi sendiri, ada juga yang nempel di rumah sakit atau di Puskesmas di Jakarta. Saya kira bagus dua-duanya,” ungkapnya.
Jokowi menambahkan, tak masalah jika pendanaan pembangunan tempat rehabilitasi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Enggak ada masalah. Kalau pembangunan (tempat rehabilitasi) di Jakarta, ya pakai APBD-lah,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar mengungkapkan meminta Pemprov DKI untuk membangun tempat rehabilitasi di lima kota administratif dan satu kabupaten di DKI. Sebab hal ini berdasarkan tingginya tingkat penyalah guna narkoba di Jakarta dengan 490.000 orang.
“(Pembangunan) tempat rehabilitasi akan didanai melalui APBD Pemprov DKI. Nanti kami (BNN) menyediakan sumber daya manusia,” pungkas jenderal bintang tiga ini. (ian/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 30 RS Tandatangani Kartu Sehat
Redaktur : Tim Redaksi