jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan jajaran menteri Kabinet Kerja mempertajam program pemerataan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Antara lain implementasi redistribusi aset dan reforma agraria.
Saat memimpin rapat kabinet terbatas membahas program pemerataan ekonomi di kantor presiden, Selasa (11/4), Jokowi meminta peserta rapat untuk membahas cara implementasi pelaksanaan dari pembagian redistribusi aset maupun reforma agraria.
BACA JUGA: Novel Disiram Air Keras, Pak Jokowi Harus Terusik
"Kemarin masih belum bisa langsung tajam pada pelaksanaan, kali ini akan masuk langsung tajam bagian seperti apa, distribusi seperti apa, apa yang diberi, siapa yang diberi dan berapa hektar," ujar Presiden Jokowi.
Pengelompokan masyarakat penerima program tersebut menurut Jokowi, harus dipetakan. Ada kelompok tani, nelayan, hingga pondok pesantren. Kemudian, pendampingannya juga harus ditentukan.
BACA JUGA: Saldi Isra Akui Dekat dengan Presiden Jokowi, Tapi...
Dengan begitu, lanjut mantan wali kota Surakarta ini, apa yang diberikan negara kepada rakyat bisa produktif. Karena itu, harus dibuat juga skema agar lahan yang dibagikan kepada masyarakat tidak bisa dijual.
"Skemanya seperti apa agar tidak bisa dijual. Setelah reforma agraria dan redistribusi aset. Juga masalah akses permodalan. Siapa yang dampingi. Segera harus diputuskan pada sore ini," tegasnya.
BACA JUGA: Presiden Singgung Magnet Wakatobi di Rapat Kabinet
Presiden meminta BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera memutuskan. Targetnya, program pemerataan ekonomi bentul-betul menyentuh 40 persen masyarakat ekonomi bawah.
"Ini cepet-cepetan tapi terkonsep terencana dan pelaksanaan segera. Saya tidak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan. Tidak. Ini program yang terintegrasi untuk peningkatan produktifitas, kesejahteraan ekonomi masyarakat yang di bawah," ujar Jokowi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Novel Baswedan Diteror, Ini Reaksi Pak Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam