jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Konvensi Nasional Humas 4.0 di Istana Negara Jakarta, Senin (10/12). Kegiatan yang diikuti humas institusi pemerintah maupun swasta itu mengusung tema Tantang Kebangsaan dan Reputasi Indonesia dengan tagar #Indonesiabicarabaik.
Dalam sambutannya, Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi menyampaikan bahwa bicara baik bukan berarti menutup fakta bahwa masih ada yang kurang. Karena itulah diperlukan perbaikan maupun reformasi.
BACA JUGA: Pak Jokowi Mau Anaknya Jadi Capres 2024? Gibran: Bupati Dulu
"Kalau mau Indonesia baik, kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi bukan pembodohan atau kebohongan, bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti," kata Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa di tengah tantangan dunia yang semakin kompetitif, peran humas sangat sentral dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, pemerintah ingin mendatangkan wisatawan mancanegara lebih banyak dengan terlebih dahulu membenahi infrastruktur.
BACA JUGA: Jokowi Segera Diangkat Jadi Bapak Santri Indonesia
Promosi untuk mewujudkan target itu juga dilakukan di banyak negara. Akan tetapi perlu diingat bila pemberitaannya kurang tepat, maka wisatawan asing yang diharapkan bisa tidak jadi datang. Demikian pula dengan investasi. Meskipun perizinan dan birokrasi sudah disederhanakan, hal tersebut bisa terganggu kalau citra bangsa dan negara tidak dibangun di mata internasional.
"Percuma pekerjaan itu. Di sinilah pentingnya peran kehumasan. Pada dasarnya peran humas adalah mensosialisasikan pesan positif dan prestasi-prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan dan reputasi lembaganya," tutur Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi Kenalkan Agama ke Jan Ethes Sejak Dini
Peran humas di perusahaan swasta menurutnya sama saja dengan pemerintahan, yakni membangun kepercayaan publik. Bukan justru memberitakan keburukan perusahaan yang lain. Apalagi menebarkan hoaks, fitnah maupun ujaran kebencian.
"Bagi bapak ibu humas pemerintahan, ya sama. Berkewajiban membangun reputasi pemerintah, membangun trust masyarakat kepada pemerintah. Tanpa memberitakan keburukan siapa pun. Apalagi, sekali lagi, menebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian," jelasnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan keprihatinan karena di tengah melubernya informasi sekarang ini, baik teks, gambar, maupun video, masih saja muncul konten-konten negatif, provokatif, adu domba, maupun kabar bohong. Terlebih penyebar informasi negatif itu tidak tidak mengindahkan etika dalam menyampaikan informasi.
"Bahkan dengan kepentingan tertentu memang sengaja disebar untuk membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar kecemasan, menebar kekhawatiran dan juga perasaan-perasaan terancam," ujar suami Iriana.
Hal semacam itu menurut Kepala Negara, tidak cukup hanya dihadapi dengan regulasi dan penegakan hukum. Akan tetapi diperlukan literasi digital sehingga masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi informasi digital, tapi juga bisa memilih dan memilah informasi yang diperolehnya.
"Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat dan seimbang dengan standar moral. Sekali lagi, kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunaannya," tandas Presiden.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keseruan Jokowi Ajak Keluarga Keliling Istana dan Kebun Raya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam