jpnn.com - JAKARTA- Presiden Joko Widodo menolak keras wacana kenaikan gajinya seperti yang diungkapkan sejumlah politikus PDI Perjuangan. Menurutnya, permintaan itu tidak tepat.
"Jangan aneh-aneh lah, ekonomi melambat gini urusan gaji, urusan tunjangan, malu," tegas pria yang akrab disapa Jokowi itu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).
BACA JUGA: Jokowi: Jangan Aneh-aneh
Alih-alih menyetujui hal itu, Jokowi justru mempertanyakan siapa yang mengusulkan wacana tersebut. "Siapa yang ngusulin. Ditanyakan ke sana. Sekali lagi dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita mengurusi yang berkaitan dengan gaji tunjangan," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, wacana itu bermunculan dari politikus tempat parpol pengusung Jokowi tersebut. Salah satunya pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan, Trimedya Panjaitan.
BACA JUGA: Illegal Fishing di Indonesia, Kapal MV Hai Fa Jadi Buruan Interpol
Dia mengatakan gaji Presiden RI sudah seharusnya naik mengingat gaji yang ada sekarang terbilang kecil dibanding para kepala negara negara-negara ASEAN.
Kenaikan gaji presiden ini sendiri diusulkan oleh Tagore Abubakar, Anggota Komisi II DPR dari FPDIP di gedung DPR Jakarta, Selasa (15/9) kemarin. Dia beralasan bahwa di Indonesia gaji para direktur BUMN justru lebih tinggi dibanding gaji Presiden yang hanya Rp 65 juta/bulan. Sementara posisinya lebih tinggi Presiden. (flo/jpnn).
BACA JUGA: Anggota Dewan Ini Usulkan Perubahan Status Provinsi di Tanah Papua
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Saran Fahri Hamzah untuk Bebaskan Sandera di PNG
Redaktur : Tim Redaksi