jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengeklaim kader partainya yang ditunjuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah bekerja optimal membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh karena itu, Ali tidak khawatir kadernya akan diganti, setelah adanya luapan kemarahan yang disampaikan Jokowi atas kinerja para menteri.
BACA JUGA: Jokowi Marah, Ujang: Sinyal Kuat Ada Reshuffle Kabinet
"Kami merasa biasa-biasa saja, apalagi kementerian yang dari kader Partai NasDem, alhamdulillah juga tidak ada yang mengecewakan," kata Ahmad Ali saat dihubungi, Sabtu (26/3).
Namun demikian, Ali menyatakan bahwa Partai NasDem tetap menghormati hak prerogatif yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden RI. Sebab, kepala negara merupakan pejabat yang berhak melakukan reshuffle kabinet.
BACA JUGA: Viva Yoga Komentari Isu Reshuffle Kabinet, Dia Bilang Begini
"Kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapa pun. Itu hak mutlak oleh presiden," ujar legislator Komisi III DPR RI itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi mengirim sinyal kuat akan melakukan reshuffle kabinet, pascaaksi marah terhadap kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju.
BACA JUGA: Persilakan PAN Masuk Kabinet, Muhaimin: Asal Jangan Mengganggu PKBÂ
"Saya melihatnya kode atau peringatan akan ada reshuffle," kata Ujang melalui layanan pesan, Sabtu (26/3).
Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, sinyal seperti itu bukan sekali saja dilakukan Jokowi. Sebelumnya, kepala negara pernah menyentil kinerja menteri, lalu kemudian melakukan reshuffle.
"Lihat saja pada reshuffle sebelumnya, Jokowi juga menyentil menteri-menterinya di rapat kabinet," beber Ujang.
Sebelumnya, Jokowi meluapkan kemarahan ketika menghadiri acara Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, Jumat (25/3).
Kemarahan Jokowi tersebut karena banyak kementerian, pemda, dan BUMN yang membeli produk luar negeri alias impor.
"Itu kadang-kadang gimana toh, aduh. Saya detailkan lagi, gregetan saya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa makin kuat apabila anggaran impor dibelikan produk dalam negeri alias UMKM.
Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, di daerah Rp 535 triliun, dan BUMN mencapai Rp 420 triliun.
"Coba dibelokkan semuanya ke sini (membeli barang UMKM, red), barang yang dibeli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi," tutur Jokowi. (ast/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Aristo Setiawan