jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi COVID-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi, Senin (4/5).
Arahan presiden tersebut pertama terkait evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah berlangsung di empat provinsi dan 12 kabupaten atau kota.
BACA JUGA: Jokowi: Ini Perlu Betul-betul Dimonitor Secara Baik
"Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," tutur dia.
Kedua, Jokowi meminta setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.
BACA JUGA: Perintah Jokowi ke Jajarannya Soal PSBB, Ada Penekanan
"Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbitas, ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan," paparnya.
Ketiga, Jokowi meminta jajarannya melakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri.
BACA JUGA: Soal 500 TKA China, Serikat Pekerja Desak Jokowi Pecat Menteri Tenaga Kerja
Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.
Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan, paket sembako, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan.
Meski demikian, dia ingin seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.
Lebih lanjut Jokowi juga meminta Menteri Sosial Juliari P Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa," ujarnya.
Terakhir, Jokowi juga menginginkan adanya hotline khusus untuk pengaduan masyarakat seputar Covid-19. Dengan begitu, apabila ada penyimpangan-penyimpangan selama pandemi ini, pemerintah atau pihak terkait bisa mengetahui secara cepat. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga