JAKARTA - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi terus melambung di sejumlah hasil survei. Jokowi adalah capres dengan elektabilitas dan popularitas paling kuat. Namun, sayangnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri belum merestui mantan Walikota Solo itu untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.
"Yang saya ketahui, sampai saat ini belum ada restu partai secara formal. Karena maju atau tidaknya Jokowi sebagai capres dari PDIP harus melalui rapat kerja nasional,” kata anggota Komisi II yang akan dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Ganjar mengatakan, partainya sangat rasional dalam memperhitungkan siapa yang akan diusung sebagai capres. PDIP akan melihat dinamika politik terlebih dahulu setelah DPR memutuskan nasib UU Pilpres, apakah jadi direvisi atau tidak. “Kalau RUU ini disahkan, baru partai mulai menimbang-nimbang,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, posisi UU Pilpres itu penting. Sebab di dalamnya mengatur tentang persyaratan untuk mengajukan capres dan cawapres. Sementara, pertimbangan lain, kata Ganjar, saat ini Jokowi baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Itu juga pasti jadi pertimbangan Bu Mega, karena Bu Mega mendengar dulu dari bawah,” katanya.
Ganjar mengungkapkan, kader-kader PDIP sebenarnya jarang dan bahkan bisa jadi tak pernah tahu apa langkah politik yang bakal diambil sang Ketua Umum Megawati, termasuk dalam menetapkan calon presiden.
Dia mencontohkan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. DPP PDIP menggelar rapat pleno yang hasilnya mengusulkan mengusung Fauzi Bowo menjadi cagub DKI Jakarta. “Tidak ada satu orang pun yang menyebut Jokowi. Bahkan Pak Taufiq Kiemas juga (mendukung) Foke. Tapi tiba-tiba Bu Mega pilih Jokowi. Itu pikiran dia sendiri,” kata Ganjar.
Contoh lain, kata Ganjar, saat Pilkada Jawa Tengah semua kader mendukung Rustriningsih untuk diajukan sebagai calon gubernur. Namun Mengawati tiba-tiba memilih dirinya. “Jadi pemikiran politik Bu Mega ini misterius. Tidak ada yang tahu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruara Sirait mengatakan, meskipun masih belum diputuskan oleh partai, Jokowi tidak akan mungkin menyeberang atau mau untuk diusung partai lain. Pasalnya, popularitas Jokowi yang meroket tak ayal membuat banyak partai mengincarnya, termasuk Demokrat yang mempersilakan Jokowi mengikuti konvensi capres Demokrat apabila Gubernur DKI Jakarta itu mau.
“Jokowi sangat loyal. Dia jadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI bukan atas kemauan sendiri, tapi karena permintaan partai. Dia kader yang baik dan berpegang teguh pada ideologi partai,” ujar politisi yang akrab disapa Ara ini di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/7).
Ara juga mengatakan, Jokowi adalah aset partainya dan pasti menolak jika ditawari menjadi capres dari partai lain. Sekalipun elektabilitas Jokowi selalu tertinggi dalam berbagai survei capres, namun kata akhir apakah Jokowi akan maju capres atau tidak akan ditentukan Megawati.
“Penetapan capres PDIP diserahkan ke Bu Ketum. Bisa Mas Jokowi atau Bu Mega. Itu sangat tergantung ketum. Dan sampai saat ini PDIP belum membicarakan kandidat capres yang akan diusung PDIP karena masih mempersiapkan pemilu legislatif," pungkasnya. (dms)
"Yang saya ketahui, sampai saat ini belum ada restu partai secara formal. Karena maju atau tidaknya Jokowi sebagai capres dari PDIP harus melalui rapat kerja nasional,” kata anggota Komisi II yang akan dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Ganjar mengatakan, partainya sangat rasional dalam memperhitungkan siapa yang akan diusung sebagai capres. PDIP akan melihat dinamika politik terlebih dahulu setelah DPR memutuskan nasib UU Pilpres, apakah jadi direvisi atau tidak. “Kalau RUU ini disahkan, baru partai mulai menimbang-nimbang,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, posisi UU Pilpres itu penting. Sebab di dalamnya mengatur tentang persyaratan untuk mengajukan capres dan cawapres. Sementara, pertimbangan lain, kata Ganjar, saat ini Jokowi baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Itu juga pasti jadi pertimbangan Bu Mega, karena Bu Mega mendengar dulu dari bawah,” katanya.
Ganjar mengungkapkan, kader-kader PDIP sebenarnya jarang dan bahkan bisa jadi tak pernah tahu apa langkah politik yang bakal diambil sang Ketua Umum Megawati, termasuk dalam menetapkan calon presiden.
Dia mencontohkan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. DPP PDIP menggelar rapat pleno yang hasilnya mengusulkan mengusung Fauzi Bowo menjadi cagub DKI Jakarta. “Tidak ada satu orang pun yang menyebut Jokowi. Bahkan Pak Taufiq Kiemas juga (mendukung) Foke. Tapi tiba-tiba Bu Mega pilih Jokowi. Itu pikiran dia sendiri,” kata Ganjar.
Contoh lain, kata Ganjar, saat Pilkada Jawa Tengah semua kader mendukung Rustriningsih untuk diajukan sebagai calon gubernur. Namun Mengawati tiba-tiba memilih dirinya. “Jadi pemikiran politik Bu Mega ini misterius. Tidak ada yang tahu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruara Sirait mengatakan, meskipun masih belum diputuskan oleh partai, Jokowi tidak akan mungkin menyeberang atau mau untuk diusung partai lain. Pasalnya, popularitas Jokowi yang meroket tak ayal membuat banyak partai mengincarnya, termasuk Demokrat yang mempersilakan Jokowi mengikuti konvensi capres Demokrat apabila Gubernur DKI Jakarta itu mau.
“Jokowi sangat loyal. Dia jadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI bukan atas kemauan sendiri, tapi karena permintaan partai. Dia kader yang baik dan berpegang teguh pada ideologi partai,” ujar politisi yang akrab disapa Ara ini di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/7).
Ara juga mengatakan, Jokowi adalah aset partainya dan pasti menolak jika ditawari menjadi capres dari partai lain. Sekalipun elektabilitas Jokowi selalu tertinggi dalam berbagai survei capres, namun kata akhir apakah Jokowi akan maju capres atau tidak akan ditentukan Megawati.
“Penetapan capres PDIP diserahkan ke Bu Ketum. Bisa Mas Jokowi atau Bu Mega. Itu sangat tergantung ketum. Dan sampai saat ini PDIP belum membicarakan kandidat capres yang akan diusung PDIP karena masih mempersiapkan pemilu legislatif," pungkasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Pelajari Rekomendasi Kejati Sumut
Redaktur : Tim Redaksi