jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf menanggapi pemberitaan mengenai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam pimpinan terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Gus Yahya mempertanyakan atas dasar apa daftar pemimpin korup tersebut dibuat oleh Non-Governmental Organization (NGO) OCCRP.
BACA JUGA: Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam konferensi pers isu terkini di Kantor PBNU, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
“Ini NGO-NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa. Publik sebetulnya juga enggak terlalu mengerti,” ucap Gus Yahya.
BACA JUGA: PBNU Cari Investor untuk Bisa Bayar Biaya Besar Reklamasi Tambang
Gus Yahya bahkan mempertanyakan kredibilitas lembaga OCCRP tersebut sehingga membuat daftar pemimpin terkorup.
Menurut dia, seharusnya yang membuat daftar tersebut adalah lembaga seperti pengadilan.
BACA JUGA: Eks Sukarelawan Sebut Jokowi Layak Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP
"Kita juga enggak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak begitu, tapi ini NGO ya, saya juga baru dengar ada OCCRP baru kali ini saya dengar,” kata dia.
Gus Yahya menilai bahwa hasil tersebut adalah bagian dari kampanye politik yang ke arah negatif.
“Orang siapa saja bisa bikin lembaga apa saja kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa,” tambahnya.
Sebelumnya, OCCRP merilis daftar tokoh dunia yang masuk nominasi pemimpin paling korup 2024.
Selain Jokowi, daftar itu juga mencantumkan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. (mcr4/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi