jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menilai sekarang ini ada tendensi yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk memojokkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara face to face dengan Presiden Joko Widodo.
Dia menyesalkan, banyak opini diarahkan untuk membully Megawati seolah-olah Ketum PDI Perjuangan inilah dalang yang ingin mengatur Presiden Jokowi layaknya wayang atau boneka.
BACA JUGA: Luncurkan Sekber Lintas Instansi untuk Permudah Penyaluran Kartu Sakti
Menurutnya, publik harus memahami adanya 'lack of communication' dan terjadinya 'distorsi informasi' antara Megawati dengan Presiden Jokowi sekarang ini.
Bahkan ia menjelaskan, harus diketahui bahwa bukan Megawati orang yang membuat presiden pilihan rakyat 2014 ini menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015, soal kenaikan uang muka mobil para pejabat yang bikin heboh dan kemudian dicabut lagi.
BACA JUGA: Gara-gara tak Melantik Dirjen, Presiden Diminta Tegur Yasonna
Apalagi ada pengakuan dari Presiden Jokowi bahwa dia tidak membaca Perpres tersebut saat menandatanganinya. "Juga bukan keinginan Megawati terbit Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan yang menimbulkan polemik dan sekarang tengah digugat di MA untuk dibatalkan," tuturnya di Jakarta, Jumat (17/4).
Igor mengatakan, adalah fakta bahwa Kastaf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)-lah yang sekarang memegang realitas kekuasaan di Istana. Sebab, kata dia, Luhut memiliki peran dan kewenangan yang powerful mulai dari soal komunikasi politik, pengawasan, sampai evaluasi rutin program kementrian kabinet kerja Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Eksekusi Dua WNI Tanpa Notifikasi, Arab Saudi Dituding Tak Menganggap Pemerintahan RI
"Otoritas LBP bisa melebihi kekuasaan wakil presiden dan para menteri koordinator. Posisi Kastaf Kepresidenan bisa memegang "the power behind the throne"," ungkap Direktur Survey & Polling Indonesia ini.
Bukan itu saja, untuk urusan Konferansi Asia Afrika (KAA) saat ini pun dipegang LBP melalui Kepres No 3 Tahun 2015, bukan Kemenlu yang seharusnya jadi Steering Comitte.
"Malah ibu Menlu Retno Marsudi yang seharusnya jadi ketua panitia nasional KAA, cuma diberi porsi sebagai Ketua Bidang Substansi," paparnya.
Itulah sebabnya dalam pidatonya di Kongres IV PDI Perjuangan Bali ini, Megawati mengingatkan kadernya untuk mewaspadai adanya bahaya 'penumpang gelap yang menikung dari belakang'.
"Kasihan juga jika Megawati yang melulu di-bully dan dijadikan kambing hitam," pungkas Igor. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Akar Masalah TKI Versi Anak Amien Rais
Redaktur : Tim Redaksi