jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan pelantikan wakil menteri (wamen) masih menyisakan tanda tanya. Sebab, ujar Saleh, Joko Widodo alias Jokowi saat berpidato usai dilantik sebagai Presiden, Minggu (20/10) menyatakan akan melakukan reformasi birokrasi.
Menurut Saleh, kalau itu benar-benar dilakukan presiden maka akan menjadi sebuah terobosan besar karena memangkas eselon III dan IV, sehingga yang tersisa hanya I dan II saja. Hanya saja, di sisi lain, presiden hari ini justru melantik 12 wamen.
BACA JUGA: Diminta jadi Wamen, Presiden Buruh Pilih Konsentrasi jadi Komut
“Pertanyaannya, apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi?” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).
Anggota DPR Fraksi PAN itu mengingatkan hampir di semua kementerian sudah ada direktur jenderal (Dirjen), deputi, dan lainnya.
Menurut dia, tugas para dirjen itu sudah jelas yakni menangani masalah-masalah yang khusus dan spesifik di kementerian untuk membantu menteri. Nah, dia heran, sekarang justru ditambah lagi wamen yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri.
“Nah, nanti bagaimana ini job description-nya? Apakah wamen ini nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas dalam hal ini seremonial saja, misalnya membuka pelatihan, membuka rapat dan lain sebagainya, atau mungkin bisa mengeksekusi program?” ungkap Saleh.
Persoalan lain, Saleh mengatakan dalam pembahasan APBN 2020 dia tidak menemukan adanya nomenklatur anggaran untuk wamen. Dia menegaskan, anggaran untuk wamen tidak pernah dibahas.
“Persoalannya, nanti anggaran (wamen) ini dari mana? Nanti terjadi lagi pembahasan anggaran yang katakanlah untuk menyesuaikan kepentingan organisasi di masing-masing kementerian,” kata anak buah Zulkifli Hasan di PAN itu.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy