JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah pihaknya menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengintimidasi warga Waduk Pluit. Menurut Jokowi, hal tersebut dilakukan oleh kelompok preman.
"Saya dapat kabar ada sekelompok preman yang ngaku-ngaku aparat menakut-nakuti masyarakat sana," kata Jokowi kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Hal ini disampaikannya terkait temuan Komnas HAM soal adanya oknum tak dikenal yang mengintimidasi warga agar bersedia digusur. Komnas HAM menilai tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap hak warga untuk merasa aman.
Jokowi mengakui telah memerintahkan anggota Satpol PP untuk menjaga area Waduk Pluit. Namun, ia memastikan bahwa penerjunan personil Satpol PP bukan untuk mengintimidasi warga.
"Saya akui kirimkan Satpol PP untuk mengawasi upaya pengerukan waduk dari sedimen yang terlalu numpuk. Yang kerja ngeruk pada takut dilemparin warga. Makanya saya kirim Satpol PP. Ini biar mereka berani bekerja," terang mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Soal upaya intimidasi yang dilakukan kelompok preman, Jokowi menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut. Pasalnya, penindakan terhadap oknum preman bukan kewenangan Pemprov DKI.
"Mereka lebih berwenang. Untuk pengawasan hingga melakukan tindakan apa," tandasnya. (dil/jpnn)
"Saya dapat kabar ada sekelompok preman yang ngaku-ngaku aparat menakut-nakuti masyarakat sana," kata Jokowi kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Hal ini disampaikannya terkait temuan Komnas HAM soal adanya oknum tak dikenal yang mengintimidasi warga agar bersedia digusur. Komnas HAM menilai tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap hak warga untuk merasa aman.
Jokowi mengakui telah memerintahkan anggota Satpol PP untuk menjaga area Waduk Pluit. Namun, ia memastikan bahwa penerjunan personil Satpol PP bukan untuk mengintimidasi warga.
"Saya akui kirimkan Satpol PP untuk mengawasi upaya pengerukan waduk dari sedimen yang terlalu numpuk. Yang kerja ngeruk pada takut dilemparin warga. Makanya saya kirim Satpol PP. Ini biar mereka berani bekerja," terang mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Soal upaya intimidasi yang dilakukan kelompok preman, Jokowi menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut. Pasalnya, penindakan terhadap oknum preman bukan kewenangan Pemprov DKI.
"Mereka lebih berwenang. Untuk pengawasan hingga melakukan tindakan apa," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diversifikasi Energi, Pertamina Gandeng Pemprov DKI
Redaktur : Tim Redaksi