jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6). Dalam kesempatan itu, Badan Pemeriksa Keuangan melalui Ketua BPK Isma Yatun memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2022.
Jokowi mengingatkan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) bahwa uang rakyat di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak untuk membiayai birokrasi. Namun, lanjut Jokowi, untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
BACA JUGA: Ponpes Al Zaytun Dilindungi Orang Istana? Jokowi Menjawab Tegas
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Presiden Jokowi.
Dia juga mengingatkan K/L dan pemda untuk meningkatkan kualitas belanja.
BACA JUGA: Piala Dunia U-17 Bertepatan dengan Jadwal Konser Coldplay, Jokowi Merespons Begini
Menurutnya, banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD.
Sebab, lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," pesan Jokowi.
BACA JUGA: Kapolri Perintahkan Satgas Usut Indikasi Kecurangan Oknum Perangkat Pertandingan Sepak Bola
Tanpa menyebut entitas pemda tertentu, Jokowi mencontohkan dalam sebuah APBD, terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp 1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp 1,5 miliar. Hal itu menandakan lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk perjalanan dinas.
Presiden Jokowi juga mencontohkan program pengembangan UMKM di suatu daerah memiliki anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk honor dan perjalanan dinas.
"Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga pengembangan balai penyuluh pertanian, ini di kabupaten berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan anggarannya Rp 1 miliar, sebesar Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat," jelasnya.
Jokowi mengatakan semestinya biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20—25 persen dari total anggaran. Oleh karena itu, Jokowi meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
"Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya, dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri," kata Presiden Jokowi. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi