jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju demi mewujudkan tujuan besar pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja yang sejalan dengan program pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satunya adalah deregulasi secara radikal.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11). Instruksi pertamanya adalah soal perbaikan ekosistem regulasi sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
BACA JUGA: Deregulasi Kementan Hasilkan Investasi Naik 57 Persen
Sebelumnya, Presiden juga telah meminta jajarannya untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi di kementerian yang dirasa menghambat bisa segera dipangkas.
"Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan nanti akan kita lakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR," ujarnya saat memberikan pengantar rapat.
BACA JUGA: Kemenhub Terus Lakukan Deregulasi Perizinan
Terkait hal tersebut, Presiden ketujuh RI itu mengungkapkan pembicaraannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross, pada 6 November 2019 lalu. Dalam pertemuan itu, Ross menyampaikan bahwa di negaranya apabila terdapat menteri yang ingin mengeluarkan satu regulasi, maka dia terlebih dahulu harus mencabut dua regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih apalagi menghambat.
Jokowi menginginkan jajarannya menyontoh apa yang dilakukan Amerika Serikat terkait deregulasi tersebut, bahkan lebih radikal.
BACA JUGA: Deregulasi, Dorong Pertumbuhan Kunjungan Cruise dan Yacht
"Nah, di sini mestinya juga bisa melakukan itu. Menteri kalau mau mengeluarkan satu permen (peraturan menteri) mencabutnya 40 permen karena permen kita di sini terlalu banyak. Tolong ini nanti dikaji lagi. Keluar satu permen, potong berapa permen. Kalau Amerika, sekali lagi, satu memotong dua," ucap Jokowi.
Kedua, dia menginginkan agar reformasi di bidang regulasi tersebut diikuti dengan reformasi birokrasi yang ada di kementerian maupun lembaga. Keduanya diharapkan dapat berjalan beriringan dan mengubah cara kerja, pola pikir, hingga mengubah orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
"Karena sebaik apa pun regulasi jika orientasi birokrasi kita belum berubah, ini juga akan menjadi masalah yang berkaitan dengan sumbatan," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
Dalam instruksinya yang ketiga, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri untuk menata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintahan di daerah harus satu visi dengan pemerintah pusat dan memahami urgensi mengenai penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.
"Oleh sebab itu, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota. Baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah," tuturnya.
Keempat, reformasi besar-besaran dalam hal penyiapan sumber daya manusia harus mulai dilakukan. Pembenahan pendidikan vokasional dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dimintanya untuk benar-benar dibenahi dan tereksekusi di lapangan. Selain itu, sejumlah program pemerintah terkait hal tersebut juga dimintanya agar dipersiapkan dengan baik.
"Kartu Prakerja dan sistem manajemennya semuanya harus disiapkan sehingga nanti saat Januari dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Mudah dikontrol dan mudah dimonitor," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam