jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah deregulasi di bidang perizinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Hal ini dilakukan dalam upaya percepatan pelaksanaan kemudahan berinvestasi di bidang transportasi
BACA JUGA: Kemenhub Bakal Sediakan Wadah Pengaduan Sistem Ganjil Genap
Adapun bentuk deregulasi perizinan yang dilakukan Kementerian Perhubungan mencakup penghapusan perizinan, penyederhanaan perizinan dan pelimpahan sejumlah perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Deregulasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada 2018 di antaranya menghapus delapan perizinan, penyederhanaan 32 perizinan, 11 perizinan dilimpahkan kepada BKPM, sistem Checklist sebanyak 24 perizinan, dan sistem Online Single Submission (OSS) sebanyak 37 perizinan.
BACA JUGA: Terkait Implementasi PM 108, Seperti ini Sikap Kadin
“Tahun ini Kemenhub kembali melakukan deregulasi perizinan dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi diantaranya dengan menghapus 8 perizinan dan penyederhanaan 32 perizinan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Baitul Ihwan di Jakarta.
Sebelumnya pada 2017 Kemenhub juga telah melakukan deregulasi perizinan di bidang transportasi. Sedikitnya terdapat 42 peraturan yang diregulasi.
BACA JUGA: Tahun ini Tol Laut Sudah Mencapai 15 Trayek
“Pada 2017 Kemenhub telah melakukan deregulasi 42 peraturan di bidang transportasi dengan menghapus 11 izin di bidang transportasi dan 13 perizinan didelegasikan kepada BKPM,” terang Baitul.
Untuk mempermudah proses perizinan di bidang transportasi, Kemenhub telah melakukan beberapa upaya yaitu mempercepat waktu penerbitan izin sebanyak 23 izin.
Kemudian memperpanjang masa berlaku sebanyak 11 izin, mempermudah proses persyaratan perizinan sebanyak 27 izin, mengurangi nilai persyaratan biaya/tarif sebanyak 1 izin, mengurangi nilai persyaratan permodalan sebanyak 10 izin, menggabungkan izin sebanyak 23 izin serta pendelegasian tanda tangan sebanyak empat izin.
Lebih lanjut, Baitul mengatakan deregulasi peraturan ini dilakukan untuk membuka peluang bagi investor untuk turut serta dalam pembangunan dan pengembangan sektor transportasi nasional.
“Hal itu dilakukan guna menggairahkan investasi khususnya di sektor transportasi. Apalagi saat ini pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi sehingga deregulasi ini akan membuka peluang menarik investor,” tutur Baitul.
Deregulasi perizinan ini juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 250 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Perhubungan yang menggantikan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 966 Tahun 2017.
Adapun sejumlah aturan yang di deregulasi di antaranya, pada sektor transportasi darat izin tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, izin Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, dan izin Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Pada sektor transportasi laut deregulasi dilakukan terhadap izin sertifikat kepelautan, izin penyelenggaraan pelabuhan, izin pemindahan barang Tanjung Priok, izin penyelenggaraan bongkar muat, izin terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.
Kemudian izin pengusahaan jasa pengurusan transportasi, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri (PM 20 Tahun 2017), izin penyelenggaraan pelabuhan laut, izin salvage dan pekerjaan bawah air, izin pemanduan dan penundaan kapal, izin pengerukan dan reklamasi, izin pendaftaran dan kebangsaan kapal, dan izin pengukuran kapal.
Pada sektor transportasi udara perizinan yang dideregulasi di antaranya soal izin navigasi, izin angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga, izin batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga, standar waktu proses pelayanan, masa berlaku kewenangan dan penerbitan perizinan.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Kembali Gelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif
Redaktur & Reporter : Yessy