jpnn.com - JAKARTA - Lambat laun rekapitulasi suara luar negeri mulai menunjukkan hasil yang berbeda. Jika, pada dua hari lalu, kubu Prabowo-Hatta unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla, maka pada Jumat (18/7) dengan rekapitulasi suara pada 60 panitia pemilu luar negeri (PPLN) keadaan mulai berimbang. Bahkan, Jokowi-JK unggul tipis dari Prabowo.
Sesuai data KPU, dari 60 PPLN tersebut Jokowi-JK meraih 264.910 suara dan Prabowo-Hatta mendapatkan 258.100 suara. Di hari kedua rekapitulasi suara luar negeri, hingga pukul 19.00 ada 18 PPLN yang dihitung.
BACA JUGA: Jokowi Menang, Demokrat Bergabung
Jokowi-JK unggul di sejumlah PPLN, seperti Helsinki, Bratislava, Osho, Bern, London, Canberra, Roma, Perth, Noumea, Stockholm, Beijing, Tunis,Wina, Denhaag, Manila, Athena, dan Madrid.
Sementara kubu Prabowo-Hatta hanya mampu meraih kemenangan di Istambul. Namun, diprediksi suara kedua kubu akan terus berkejaran, karena masih ada 36 PPLN yang belum dihitung.
Komisioner KPU Ida Budhiati menyatakan, pihaknya telah selesai merekapitulasi suara untuk 60 PPLN. Untuk hasilnya, KPU tidak bisa berkomentar, yang paling utama rekapitulasi ini berjalan lancar. "Hasilnya, belum semua PPLN jadi belum klir," tuturnya.
BACA JUGA: Jokowi Kuasai Kalimantan Barat
Yang paling utama, lanjut dia, KPU fokus untuk menyelesaikan sejumlah catatan dalam rekapitulasi ini. Kebanyakan catatan tersebut berupa kesalahan administrasi, salah satunya Singapura yang terjadi semacam kelalaian.
Jadi, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam klasifikasi manapun, baik daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus (DPK), dan daftar pemilih tetap khusus tambahan (DPTkb). "Mengapa tidak masuk daftar, ini yang harus diselesaikan," tuturnya.
BACA JUGA: Dua Keponakan Vina Panduwinata jadi Korban MH-17
Untuk itu PPLN Singapura diberi waktu ntuk menyelesaikan masalah tersebut hingga Senin mendatang. Namun begitu, ada beberapa negara yang aspek administrasinya sangat sempurna.
"Kesalahan administrasi semacam ini bukan kejahatan, kecuali jika ada manipulasi," terangnya ditemui dalam jeda rapat rekapitulasi.
Sementara itu Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron menuturkan, respon KPU dalam menerima berbagai keluhan dan kritik dalam rekapitulasi ini perlu diapresiasi. "Bagus kalau memiliki keinginan untuk memperbaiki," ujarnya.
Namun, seharusnya KPU memiliki inisiatif terkait masalah administrasi yang mendominasi. Misalnya, soal tidak bisa mendatangkan sejumlah PPLN dalam rekapitulasi ini, maka seharusnya KPU bisa meminta informasi pada PPLN yang tidak bisa hadir tersebut.
Sehingga, saat ada masalah, maka KPU bisa merespon dengan cepat. "Bukannya harus menunggu jawaban dari PPLN," keluhnya.
Masalah administrasi ini memang sifatnya sepele atau kecil, tapi ternyata krusial dalam efisiensi rekapitulasi suara luar negeri. Dia mengatakan, kualitas rekapitulasi ini harus diperbaiki, mengingat pada hari ini, mulai masuk rekapitulasi tingkat provinsi.
Perlu diketahui, klarifikasi masalah di PPLN itu hanya dua tingkat, PPLN dan TPS luar negeri. Kalau untuk provinsi akan lebih rumit, dari kota atau kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. "Tentu administrasinya harus lebih rapi, biar tidak menyulitkan," terangnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, jika administrasinya masih kurang baik, maka bisa menimbulkan ketidakpuasan dari peserta pilpres. Kepuasan itu bukan hanya soal hasil, tapi juga prosesnya.
Kalau dalam prosesnya banyak yang tidak transparan, kurang detil, dan tidak responsive, tentu bisa membuat ketidakpuasan itu meluber kemana-mana. "Ini harus dipahami," terangnya ditemui di lantai 2 Kantor KPU kemarin.
Sementara itu Ida Budhiati menambahkan pihaknya yakin jika rekapitulasi suara luar negeri tetap akan selesai pada targetnya, yakni 18 Juli.
Menurutnya, rekapitulasi pada hari pertama bisa mencapai pukul 01.40, tentu semua kaan diselesaikan. "Kami akan merekapitulasi suara sampai dini hari kalau perlu," tuturnya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Jokowi-JK Minta Pendukung Tak Sambangi KPU
Redaktur : Tim Redaksi