jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menuai kecaman. Kebijakan presiden yang diusung PDI Perjuangan itu sangat bertolak belakang dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu saat masih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat masih di luar pemerintahan, PDIP dikenal getol menyuarakan penolakan atas keputusan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM subsidi. PDIP bahkan mengeluarkan buku putih untuk mencegah kenaikan harga BBM subsidi.
BACA JUGA: Fadel Mundur Demi Langgengkan Ical
Karenanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merasa segaris dengan PDIP saat menolak kenaikan harga BBM subsidi pun merasa kehilangan mitra seperjuangan. "Terus terang kami kehilangan teman seperjuangan, dulu dengan PDIP kami konsisten menolak kenaikan harga BBM," kata Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy di Jakarta, Selasa (18/11).
Lebih lanjut anggota Fraksi PKS DPR RI itu mengingat aksi walk out FPDIP saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Padahal, saat itu PDIP melakukan walk out dengan alasan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
BACA JUGA: 50 Daerah Tak Perlu Punya Wakil Kada
Namun, Aboe -sapaan Aboebakar- menilai sikap itu seolah sudah tak ditunjukkan oleh PDIP. “Sepertinya saat ini kawan kami itu tak ada lagi," katanya.
Lebih lanjut Aboe juga mengungkit lagi buku putih PDIP tentang cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencegah kenaikan harga BBM subsidi. "Tapi kenapa saat berkuasa sekarang buku putih itu dilupakan?" katanya.
BACA JUGA: Fahri Kecewa KIH Dapat Jatah Pimpinan AKD
Aboe juga heran Jokowi menaikkan BBM di tengah harga minyak mentah dunia yang anjlok tajam. Dari patokan harga APBN 105 USD perbarel, turun sampai 75 USD per barel.
"Bukankah seharusnya lebih mudah mengimplementasikan buku putih tersebut, sehingga tak perlu menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM? Lantas kemanakah buku putih tersebut?" katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Ingatkan KIH Harus Serahkan Daftar Nama ke Paripurna
Redaktur : Tim Redaksi