JAKARTA - Meski telah menjadi bagian dari struktur pemerintahan SBY-Boediono, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mendukung kebijakan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Gubernur yang biasa disapa Jokowi itu lebih setuju apabila bantuan diberikan dalam bentuk program usaha kecil.
"Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/6).
Jokowi mengungkapkan, dirinya tidak pernah setuju dengan segala jenis program bantuan berupa uang tunai. Ia mengaku juga tidak mendukung ketika pemerintahan sebelumnya menerapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kader PDIP itu menilai pemerintah seharusnya membantu dengan program yang dapat mendorong tingkat produktifitas masyarat. Dengan meningkatnya produktifitas maka efek inflasi akan teredam dengan sendirinya.
"Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini. Memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," ujar mantan Wali Kota Surakarta ini.
Pemberian BLSM dengan nilai perkiraan Rp150 ribu per bulan dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin. Rencananya, kenaikan harga BBM akan diberlakukan mulai bulan Juni ini. Saat disinggung soal kenaikan harga BBM, Jokowi enggan berkomentar.
"Nggak tahu, tanya pemerintah pusat," tandasnya. (dil/jpnn)
"Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/6).
Jokowi mengungkapkan, dirinya tidak pernah setuju dengan segala jenis program bantuan berupa uang tunai. Ia mengaku juga tidak mendukung ketika pemerintahan sebelumnya menerapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kader PDIP itu menilai pemerintah seharusnya membantu dengan program yang dapat mendorong tingkat produktifitas masyarat. Dengan meningkatnya produktifitas maka efek inflasi akan teredam dengan sendirinya.
"Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini. Memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," ujar mantan Wali Kota Surakarta ini.
Pemberian BLSM dengan nilai perkiraan Rp150 ribu per bulan dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin. Rencananya, kenaikan harga BBM akan diberlakukan mulai bulan Juni ini. Saat disinggung soal kenaikan harga BBM, Jokowi enggan berkomentar.
"Nggak tahu, tanya pemerintah pusat," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temui SBY, Perdana Menteri Papua Nugini Bahas Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi