jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tidak menandatangani lembar pengesahan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) baru. Meski demikian, UU hasil persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah itu tetap sah dibelakukan mulai Kamis (15/3).
Ketua DPR Bambang Soesatyo pun tak mempersoalkan keputusan Presiden Jokowi yang tak menandatangani UU MD3. Menurut Bambang, bukan kali ini saja presiden tidak menandatangani UU hasil persetujuan bersama pemerintah dan DPR.
BACA JUGA: Mahfud MD Pengin Jadi Cawapres Jokowi, Ini Respons Zulkifli
Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menuturkan, Presiden Megawati Soekarnoputri ataupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun juga pernah tak menandatangani UU yang sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Meski demikian, UU yang tak ditandatangani presiden tetap sah dan berlaku.
"Bukan untuk pertama kali. Presiden berkali-kali bahkan dalam pemerintahan Bu Mega, Pak SBY pernah juga beberapa undang-undang tidak ditandatangani tapi efektif itu berlaku," kata Bamsoet di DPR, Jakarta, Kamis (15/3).
BACA JUGA: DPR Jadwalkan Pelantikan Wakil Ketua Tambahan Pekan Depan
Menurut Bamsoet, langkah presiden tak menandatangani UU menjadi pelajaran penting bagi DPR. Sebab, hal itu juga menjadi koreksi internal.
Bamsoet menambahkan, kabar yang beredar menyebut sudah ada empat pihak yang mengajukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Silakan, kami dalam posisi menunggu dan patuh akan menaati apa pun yang menjadi putusan MK," ungkapnya.(aim/JPC)
BACA JUGA: Gerindra Tunjuk Muzani Isi Jabatan Wakil Ketua MPR Tambahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspadai Munculnya ideologi Pengganti Pancasila
Redaktur : Tim Redaksi