jpnn.com, MANADO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa keberanian sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Keberanian itu pula yang mengiringi Jokowi baik saat menjadi kepala daerah ataupun presiden.
Berbicara pada Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX di Graha Gubernuran Sulawesi Utara di Kota Manado, Rabu (15/11), Jokowi mengatakan, salah satu bentuk keberaniannya mengambil keputusan adalah saat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganri Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Meski draf perppu disiapkan para menteri, tapi Jokowi yang bertanggung jawab sepenuhnya.
BACA JUGA: Sebaiknya Panglima TNI Selanjutnya dari AU supaya Adil
"Setiap memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu,” ucap Jokowi.
Suami Iriana itu menuturkan, jika tak menerbitkan Perppu Ormas maka gerakan anti-Pancasila akan terus bergerak. Eksistensi NKRI pun dipertaruhkan.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati Prihatin Lihat Setnov Seret-seret Jokowi
“Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya,” tutur mantan wali kota Surakarta itu.
Begitu pula saat memutuskan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, Jokowi juga menghadapi berbagai kekhawatiran. Sebab, kala itu banyak pihak yang ragu soal kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 sehingga dikhawatirkan akan memicu polemik.
BACA JUGA: Please, Jangan Mendikte Jokowi soal Calon Panglima TNI
"Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” tegas Jokowi.
Baginya, menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merupakan hal mendasar karena berkaitan dengan ideologi negara.
Mantan gubernur DKI itu juga memberi contoh lain, yakni saat memutuskan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab, Indonesia selama berpuluh-puluh tahun hanya memperoleh bagian 9 persen dari PTFI.
”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut, apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” tutur Jokowi.
Karena itu dia memberikan tugas kepada tiga menterinya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan perundingan dengan Freeport-McMoRan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan agar divestasi 51 persen saham PTFI bisa terealisasi.
“Nego terus minta 51 persen, jangan mundur!” tambah Jokowi.
Pada kesempatan itu Presiden juga berbicara mengenai masalah infrastruktur. Dia mengingatkan akan pentingnya pembangunan infrastruktur sehingga pemerintah saat ini gencar membangun jalan, jembatan, rel kereta api hingga pelabuhan.
Jokowi menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk mengurangi ketimpangan. Sebab, infrastruktur juga untuk berkompetisi dengan negara lain.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Legislator NasDem Dorong Gatot Bikin Surat Pengunduran Diri
Redaktur : Tim Redaksi