jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemberantasan pungutan liar (pungli) di sentra-sentra pelayanan publik yang telah dimulai beberapa waktu lalu, jangan sampai melemah.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas kabinet di Istana Merdeka, Selasa (17/1). Pertemuan itu membahas lanjutan reformasi bidang hukum.
BACA JUGA: Presiden Naik Panser Dikemudikan 2 Prajurit Cantik
"Saya minta agar pemberantasan pungli tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti dan harus dikerjakan sehingga rakyat semakin mendapatkan dampak positifnya," ujar Jokowi.
Ratas tersebut dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
BACA JUGA: Mudik 2017, Tol Jakarta-Semarang Sudah Siap Pakai
Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta pemberantasan pungli perlu diikuti dengan pembenahan yang bersifat sistemik, agar pelayanan publik lebih berkualitas. Setelah punglinya diselesaikan, kata Jokowi, perbaikan sistemnya langsung masuk.
Selain itu, pemberantan pungli harus bisa jadi pintu percepatan pelayanan publik. "Misalnya di Polri, saya minta dilakukan percepatan peayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK dan penanganan tilang yang cepat. Pelayanan berbasis online agar segera kita terapkan, pembayaran non tunai melalui perbankan," tuturnya.
BACA JUGA: Forbides: Pemerintah Membiarkan Kami Jadi Korban Pungli
Dalam menjalankan reformasi hukum, Jokowi menginginkan tidak hanya menyentuh sisi hilir yang berkaitan dengan pelayanan publik, tapi juga hulunya, yakni pembenahan aspek regulasi dan prosedur. Maka penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini.
"Negara kita adalah negara hukum, bukan negara peraturan, bukan negara undang-undang. Artinya perlu ada evaluasi atau review atas peraturan perundang-undangan, agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional kita," tegasnya.
Dalam implementasinya, presiden meminta dilakukan evaluasi pada aturan yang tidak sinkron satu dengan yang lain. Apalagi yang cenderung membuat urusan menjadi berbellit-belit dan menimbulkan multitafsir. Sebab, itu akan melemahkan daya saing pemerintah dalam kompetisi global.
"Saya juga minta pembentukan regulasi baru tidak dilihat sebagai proyek tahunan, tetapi diperhatikan betul bahwa aturan itu memiliki landasan yang kuat, baik secara kostitusional, sosiologis maupun bersifat visioner," ulasnya.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga meminta dilakukan penataan data base dengan manfaatkan sistem teknologi informasi untuk mengembangkan layanan elektronik regulasi, atau e-regulasi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Dinilai Melakukan Langkah Mundur
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam