jpnn.com - jpnn.com - Tidak jelasnya status bidan desa PTT membuat para abdi kesehatan ini waswas. Mereka khawatir, jika bulan ini pemerintah belum mengangkat bidan desa menjadi PNS, pungli bakal merajalela.
"Pemerintah harus bikin keputusan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Kalau Januari ini masih belum jelas, otomatis pemerintah membiarkan bidan desa menjadi korban pungli," kata Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Sabtu (14/1).
BACA JUGA: Aturan Baru! PNS Bolos, TPP Dipotong 100 Persen
Dia menyebutkan, setiap tiga tahun, bidan desa PTT diharuskan memperpanjang masa kontrak. Ironisnya, perpanjangan kontrak harus disertai uang pelicin agar SK-nya diterbitkan.
Besarannya tergantung pejabat Dinas Kesehatan setempat, apakah belasan juta atau puluhan juta rupiah.
BACA JUGA: Mendikbud Dinilai Melakukan Langkah Mundur
"Kalau nggak mau bayar ya jangan harap bisa digaji. Kerja tetap kerja, tapi pada mu negeri," ucapnya.
Lilik juga mengkritisi program Saber Pungli yang digeber pemerintah. Pasalnya, pungli yang nyata menimpa puluhan ribu bidan desa tetap dibiarkan.
BACA JUGA: Gubernur: Kalau Ada Yang Bilang Sarat KKN, Silakan!
"Kami tidak merasakan manfaat Saber Pungli karena kami tetap kena pungli. Itu sebabnya kami berjuang agar di-PNS-kan karena kami sudah jenuh dimintai uang terus," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Bidan Rokiyah, tak Hanya Memikirkan Kesehatan Warga
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad