jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif. Bahkan, dia telah menyisir ada puluhan undang-undang yang akan diusulkan revisinya kepada DPR periode 2029-2024.
Revisi terhadap banyak UU terkait perizinan dan investasi tersebut memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain.
BACA JUGA: Jokowi Bicara Pengembalian Mandat KPK
"Kemarin sudah kami hitung ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan saya minta direvisi, agar kecepatan kita dalam bergerak, bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," kata Jokowi.
Hal itu disampaikannya Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
BACA JUGA: Jokowi Dinilai Lemahkan KPK, Bang Ruhut: Eh, Enggak Malu Lu!
Pada saat bersamaan, pemerintah akan mengupayakan agar investasi yang datang ke Indonesia dapat menjadikan negara ini lebih produktif dan aktif berinovasi melahirkan kemajuan sehingga dapat memenangkan persaingan di pasar global.
"Bagaimana caranya? Menurut saya investasi global yang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja. Investasi harus menciptakan lebih banyak spillover (kelebihan-red). Sekali lagi, kata kuncinya adalah spillover," tegas Presiden ketujuh RI itu.
BACA JUGA: Lulusan Kehutanan, Jokowi Seharusnya Bisa Cepat Selesaikan Persoalan Karhutla Riau
Kelebihan yang dirujuk presiden adalah mengupayakan adanya penguasaan terhadap teknologi baru, rantai pasokan baru, dan berbagai keuntungan lain melalui investasi yang masuk dan berjalan di Indonesia. Dengan begitu, para pelaku usaha diharapkan akan memiliki nilai tambah dan pemahaman baru.
"Pengusaha muda tidak boleh hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Pemerintah akan berbuat dengan segala cara agar spillover tadi terwujud. Pemerintah akan menghapus semua regulasi-regulasi yang membuat kita menjadi bangsa konsumen," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah akan memperkuat kelembagaan kabinet yang berkaitan dengan investasi dan kebijakan perdagangan. Sehingga, hal itu mampu memperkuat sektor riset dan teknologi sekaligus piawai membuka pasar global serta melindungi pelaku usaha tanah air.
"Kita tidak menginginkan investasi global yang hanya mengeksploitasi bangsa kita. Enggak, tidak akan seperti itu," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam