jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Menkes Terawan Agus Putranto untuk mengawasi sembilan provinsi.
Wiku mengatakan, para menteri itu akan bekerja sama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 pada sembilan provinsi.
Provinsi yang dimaksud mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
"Target yang diharapkan penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian," jelas Wiku Adisasmito di Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Presiden, kata Wiku, meminta target itu dapat tercapai dalam waktu dua minggu ke depan.
BACA JUGA: Angka Kematian Pasien Covid-19 Menurun di Jateng, Ini Pesan Luhut pada Ganjar
Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengawalinya.
Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang cepat.
Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan untuk menindak yang melanggar peraturan.
BACA JUGA: Pemerintah Berkomitmen Hapus Praktik Sunat pada Perempuan
Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate (angka kematian), dan meningkatkan recovery rate (angka kesembuhan).
Keempat, penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid-19 di setiap provinsi tersebut.
"Jadi penanganannya lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu, berarti di kabupaten atau kota dan juga kami akan lihat kluster-kluster spesifik ada di mana dan harus ditangani segera," lanjut Wiku.
BACA JUGA: Mahfud Ungkap Pembicaraan Luhut dan Jokowi, Paten Pak!
Ia menambahkan, perlu adanya sinergitas antardaerah yang bertetanggaan, seperti daerah penyangga di seputar ibu kota DKI Jakarta.
Daerah penyangga itu di antaranya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik kota ataupun kabupaten karena memiliki mobilitas cukup tinggi.
Wiku meminta pemerintah daerah betul-betul memantau kasus per kasus guna menekan mobilitas penduduk, sehingga potensi penularan dapat dicegah.
Tentunya koordinasi pusat dan daerah sangat diperlukan secara rutin agar kondisinya dapat terkendali.
"Dan setiap bantuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat dikerahkan dari pemerintah pusat maupun bantuan kebijakan dan peraturan dari daerah sekitarnya," tutup Wiku. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga