jpnn.com, JAKARTA - Perizinan, ketersediaan lahan, dan tata ruang merupakan tiga persoalan utama yang sering ditemui para pengembang properti, khususnya pengembang perumahan bersubsidi.
Ini pula yang menjadi pengamatan Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga kini menjadi kepala negara.
BACA JUGA: Dapat Salam dari SBY, Begini Respons Jokowi
Di satu sisi, pemerintah berharap pengembang mampu menyediakan sebanyak-banyaknya rumah untuk masyarakat.
Namun di sisi lain, mereka menemui sejumlah kendala dalam penerapannya di lapangan. Salah satunya perizinan.
BACA JUGA: Catat! Utang Negara Bukan dari Era Jokowi
"Perizinan ini masalah klasik dan sering membuat jengkel para pengembang properti, karena mereka ingin cepat dan di kita mempersulit. Ini yang harus dihilangkan ," ucap Jokowi saat meresmikan Pembukaan Pameran Indonesia Properti Expo Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).
Itu sebabnya melalui paket kebijakan ekonomi ke-13 yang telah dirilis pemerintah 23 Agustus 2016, mengupayakan untuk mengurangi sejumlah kendala tersebut.
BACA JUGA: Jokowi: Blakblakan Saja, Kalau Saya Buka Satu Per Satu Nanti Ramai!
Proses penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dipercepat dengan harga terjangkau dan menyederhanakan regulasi sehingga menurunkan biaya perizinan.
Pada kesempatan itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu memberikan apresiasi khusus bagi para pemerintah provinsi maupun kepala daerah yang melakukan percepatan dan penyederhanaan perizinan perumahan serta percepatan dan penyederhanaan akad kredit perumahan bersubsidi bagi anggota TNI, Polri, PNS, dan masyarakat.
Terkait dengan persoalan keterbatasan lahan, suami Irina memandang bahwa hal tersebut merupakan masalah yang kini dihadapi oleh sebagian besar negara.
Jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan.
"Saya minta juga setiap daerah ini menyiapkan bank tanah sehingga gampang kalau kita ingin membangun sesuatu, karena lahan tanahnya sudah ada," ujar Presiden.
Selain meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan bank tanah guna mengantisipasi permintaan lahan, dia juga mengingatkan soal aksi para spekulan yang harus diberantas.
"Jangan sampai justru nanti spekulan atau mafia tanah yang menguasai, sehingga harga tanah menjadi tidak wajar dan naik," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangun Infrastruktur Haji, Jokowi Akan Dicintai Umat Islam
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam