Jokowi Programkan Sertifikasi Bakso Sehat

Rabu, 04 Juli 2012 – 13:47 WIB
Warga serbu bakso Jokowi. Foto: Muhammad Adil/JPNN

JAKARTA - Bakso merupakan salah satu jajanan paling populer di Indonesia. Selain Murah dan enak dan bakso juga mudah sehingga menjadi makanan favorit yang sudah merakyat, termasuk warga di Jakarta.
 
Walaupun populer namun reputasi bakso yang dijajakan pedagang keliling belakangan ini menjadi jelek di mata masyarakat. Pasalnya, banyak ditemukan pedagang bakso yang menggunakan zat-zat berbahaya dalam dagangannya.
 
Kondisi ini membuat calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku prihatin. Pria yang biasa disapa Jokowi mengatakan bahwa penggunaan zat pengawet makanan,  boraks dan pewarna dalam bakso bukan cuma merugikan kesehatan. Penggunaan zat kimia tersebut juga akan merugikan para pedagang bakso.
 
"Jangan sampai bakso dicampur boraks, pewarna dan daging lain. Hanya dengan itu pedagang bakso bisa berkembang," ujar Jokowi saat makan bakso bareng warga di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (4/7).
 
Untuk menjamin bakso bersih dari zat-zat yang tidak sehat, Jokowi berencana mensertifikasi para pedagang bakso keliling. Sertifikat ini untuk menjamin kehigienisan produk yang dijual kepada masyarakat.
 
"Nanti ada sertifikasi higienis. Simpel saja, baksonya bagus, tempel (sertifikat). Dikontrol tiap enam bulan, setahun. Biar mereka punya semangat higienis dan layak menjualnya untuk masyarakat," papar Wali Kota Surakarta (Solo) tersebut.
 
Selain masalah higienitas, para pedagang bakso yang kebanyakan merupakan pedagang kaki lima juga bermasalah dengan lokasi berdagang. Oleh karenanya, menurut Jokowi, Pemprov DKI harus menyediakan area khusus bagi para pedagang kaki lima.
 
"Ya, kita hanya ingn menjanjikan bahwa yang namanya pedagang bakso PKL itu harus diperhatikan. Mereka juga harus diberi ruang, ada kawasan khusus bagi mereka," ungkap politisi PDIP tersebut.
 
Dengan adanya area khusus, Jokowi berharap tidak ada lagi penggusuran terhadap pedagang kaki lima. Ia menilai pendekatan pemerintah daerah selama ini yang hanya menggusur tanpa memberi tempat yang layak tidak solutif.
 
"Kita harus berikan solusi, jangan hanya melarang mereka berjualan di tempat tertentu. Mau berjualan dimana berikan tempatnya," pungkas cagub yang berpasangan dengan Basuki T.Purnama itu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua KPUD DKI Terancam Dipecat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler