jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus menjadi ladang bagi tumbuh suburnya Usaha mikro, keciil dan menengah (UMKM). Karena itu, Jokowi menginginkan agar UMKM memperoleh kemudahan dalam berusaha. Apalagi dirinya sebelumnya berasal dari kalangan UMKM.
“Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2018 di Hotel Alila, Surakarta, Rabu (28/11).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tegaskan Rest Area Harus Diramaikan UMKM
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM yang ada di Indonesia. Sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah untuk menandai keberpihakan itu.
BACA JUGA: Waketum Gerindra Tuding Jokowi Mau Pamer Tol Jelang Pemilu
"Kita telah melakukan penurunan bunga kredit KUR dari 23 persen ke tujuh persen. Juga pajak penghasilan, PPh final, yang dulunya satu persen menjadi 0,5 persen sejak Juni yang lalu," ucapnya.
Dia menyadari bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sangatlah besar. Mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berada di sektor UMKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai 60 persen.
BACA JUGA: Ah, Apa Iya Zaman Pak Harto Lebih Enak ketimbang Era Jokowi?
"Jadi jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM, jangan ragukan! Karena kita tahu kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia ini sangat signifikan," kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan akan mengeluarkan UMKM dari rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
“Saya sudah ditelepon oleh ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu. Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tandatangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini," ujarnya.
Menurut Presiden, keputusan itu diambil setelah mendapatkan masukan dari Ketua Kadin Rosan Roeslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia.
“Kalau sudah ketua KADIN dan HIPMI yang ngomong siapa lagi yang mau saya dengar? Nanti begitu masuk ke Istana saya lihat dan coret,” tegasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak Titiek Sarankan Pemerintahan Jokowi Tiru Orde Baru
Redaktur : Tim Redaksi