jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyindir Presiden Joko Widodo yang meminta pengerjaan sejumlah proyek tol dikebut agar bisa dipakai sebelum Pemilu 2019. Padahal berdasar setimasi pengerjaan, sejumlah ruas tol seperti Bakauheni - Palembang baru bisa selesai Mei atau Juni 2019.
Menurut Arief, pembangunan proyek tol di era pemerintahan presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan karena dibiayai dengan utang dan dikuasai perusahaan asing. “Jalan tol yang dibangun itu sebuah alat untuk mengeksploitasi duit masyarakat dalam jangka puluhan tahun," kata Arief kepada JPNN.Com, Rabu (28/11).
BACA JUGA: Ah, Apa Iya Zaman Pak Harto Lebih Enak ketimbang Era Jokowi?
Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu menduga Jokowi sebagai calon presiden (capres) petahana mau pamer ke masyarakat demi mejaring suara di Pemilu 2019. Menurut Arief, rakyat saat ini tidak butuh jalan tol.
"Masyarakat butuhnya jalan raya atau jalan negara yang lebar, mulus dan terang kalau malam serta gratis, bukan jalan tol yang tarifnya mahal. Enggak usah Jokowi yang jadi presiden kalau cuma bisa bangun jalan yang kalau masyarakat mau lewat harus bayar, siapa pun juga bisa kok," tutur Arief.
BACA JUGA: Pemilu 2019: Satu Pemilih Butuh Waktu 11 Menit di TPS
Karena itu Arief justru mengkhawatirkan kualitas proyek tol yang pengerjaannya dikebut. Menurutnya, tol yang tak berkualitas justru akan merugikan penggunanya.
Selain itu Arief juga mengingatkan Jokowi tak usah pamer soal proyek Tol Bakauheni - Palembang. Sebab, bagian dari Tol Trans Sumatera itu sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: Mbak Titiek Sarankan Pemerintahan Jokowi Tiru Orde Baru
"Sesuai RPJM memang dibangunnya dimulai 2015. Begitu juga tol di Jawa. Siapa pun presiden yang terpilih 2014, memang harus bangun tol-tol itu," tandas Arief.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beda Pendukung Jokowi-Maruf & Prabowo-Sandi Melihat Ekonomi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam