jpnn.com - JAKARTA--Presiden Joko Widodo menyatakan, besarnya animo masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.
Ini disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Rabu (28/9) kemarin.
BACA JUGA: Awasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah
“Dengan antusiasme seperti ini ada antre dari pagi jam 3, jam 4, ini baik. Ini momentum yang baik untuk meningkatkan tax base kita,” kata Jokowi, sapaan Presiden.
Menurut Jokowi, ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Karena itu, orientasi pemerintah sekarang membangun trust. “Momentum ini ada,” ujarnya.
BACA JUGA: Wow, Jagoan Terbaru Piaggio Harganya Setengah Miliar
Jokowi menegaskan, reformasi bidang perpajakan harus dimulai dari sistem pelayanan dan administrasi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, saat ini adalah momentum untuk mereformasi sistem perpajakan, sehingga nanti pada babak yang kedua ada undang-undang KUP, UU PPH, UU PPN.
BACA JUGA: Pelonggaran Giro Wajib Minimum Kurangi Tekanan Likuiditas Bank
“Ini harus mulai dikerjakan lebih detail sehingga ke depan perpajakan kita sistemnya menjadi lebih baik,” tutur Presiden.
Jokowi mengaku mendapat informasi bahwa sampai saat ini jumlah deklarasi untuk program amnesti pajak telah mencapai angka Rp2.700 triliun.
Dia menilai, ini merupakan angka yang besar dibandingkan dengan negara lain.
“Insya Allah hari ini bisa tembus Rp3.000 triliun, pergerakan ini harus disadari, ada momentum, ada trust, ada kepercayaan” ujarnya.
Presiden mengaku mendapatkan banyak permintaan agar program pengampunan pajak itu bisa diperpanjang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan kemudahan administrasi diperpanjang hingga Desember 2016.
“Ini kan baru periode tiga bulan yang pertama, masih ada periode 3 bulan yang ke-2, masih ada periode 3 bulan yang ketiga. Jangan dilihat 30 September sudah rampung, belum. Masih ada babakan kedua, babakan ketiga, nanti kita lihat,” kata Presiden.
Mengenai aset pemilik modal di luar negeri, Presiden Jokowi mengatakan, sebetulnya uang yang di luar negeri sudah banyak juga yang ada di dalam negeri.
Ia menyebutkan, di lapangan back to back, ada crossing saham.
“Artinya yang kita perkirakan dulu banyak di luar, artinya sebetulnya sebagian sudah di dalam. Ini yang kita ingin dorong terus agar yang di luar itu bisa masuk, sehingga ada arus modal masuk, arus uang masuk, ada capital inflow, dan itu akan memperbaiki ekonomi kita,” ungkap Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BRI Siapkan Layanan Cash Management untuk Pos Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi