jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai, presiden terpilih hasil Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi), sebaiknya tak mengajak gerbong parpol pendukung Prabowo masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Alasan Ari, dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan kelompok oposisi untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan.
BACA JUGA: HRS Pergi Karena Maunya Sendiri, Tak Mungkin Prabowo Menjadikannya Syarat Rekonsiliasi
Selain itu, juga sebagai bentuk apresiasi Jokowi terhadap partai politik pendukungnya, yang telah bekerja keras selama masa kampanye Pilpres 2019 berlangsung.
BACA JUGA: 11 Tokoh Muda Calon Menteri Kabinet Jokowi
BACA JUGA: Zulhas Mendoakan Jokowi - Maruf Sukses Bawa Perubahan Bagi Indonesia
Jokowi harus menyeimbangkan sinergitas kader partai yang mumpuni dengan kebutuhan profiling kabinet mendatang yang sarat dengan tantangan.
"Istilahnya, kader-kader partai pengusung Jokowi-Amin saja sudah full, mengapa juga harus menarik kader partai lain yang kemarin jelas-jelas 'membantai' dan 'membully' habis Jokowi-Amin dengan serangan fitnah dan hoaks," ujar Ari kepada JPNN.com, Selasa (9/7).
BACA JUGA: ICMI: Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tidak Perlu Dipaksakan, Alamiah Saja
BACA JUGA: Tolong Pak Jokowi Pisahkan Jatah Menteri PKB dan NU
Menurut pembimbing disertasi di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini, Partai Demokrat dan PAN boleh saja dirangkul Jokowi. Tetapi tidak harus diganjar dengan kursi menteri.
"Partai yang mendukung Jokowi di periode kedua, saya yakini akan mendapat bonus elektoral di Pilpres maupun Pileg 2024 mendatang," pungkas Ari. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jimly Asshiddiqie: Enggak Usah Semuanya Ingin Masuk Pemerintahan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang