jpnn.com, JAKARTA - TKN Prabowo-Gibran buka suara perihal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak di pemilu.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid mengatakan ada narasi yang menyimpang dari pemberitaan tersebut.
BACA JUGA: TKN soal Debat Cawapres: Keberpihakan Gibran terhadap Anak Muda Makin Jelas
Meutya kebetulan ikut mendampingi ketika Jokowi mengatakan masalah itu.
Meutya menjelaskan ketika itu Jokowi ditanya oleh wartawan terkait menteri yang berkampanye.
BACA JUGA: Prabowo-Gibran Didukung Emak-emak & Penyandang Difabel, TKN Makin Optimistis Jagoannya Menang
Jokowi menjawab semua pejabat publik politik memiliki hak untuk berkampanye, karena diatur dalam Undang-Undang.
"Ini kok seolah hanya pernyataan deklarasi dukungan dari presiden. Beliau sampaikan menteri boleh (kampanye) termasuk presiden," kata Meutya Hafid dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).
BACA JUGA: TKN Fanta Sebut Penampilan Gibran Sempurna
Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan TKN perlu memberikan jawaban, karena merasa masalah tersebut sudah dikait-kaitkan dengan mereka.
Padahal, lanjut dia, Presiden Jokowi menyatakan netral.
"Kenapa TKN perlu menjawab ini? Karena pernyataan beliau ini dikaitkan kepada kami, paslon 02, makanya kami jawab ini," lanjutnya.
Politikus Golkar itu menghormati sikap Jokowi masih netral. Namun, dia mengatakan dalam akhir jawabannya, Jokowi tidak menutup kemungkinan akan kampanye.
"TKN sampai saat ini sangat menghormati keputusan presiden untuk tetap netral sebagai langkah beliau menghargai paslon lain," kata Meutya.
"Namun, TKN menunggu nanti apakah presiden akan menggunakan hak beliau ikut kampanye atau berpihak, tunggu perkembangannya," pungkas Meutya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak kepada kontestan pemilu.
Jokowi menyatakan hal itu di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
Saat menyatakan itu, Jokowi berdiri di depan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga kontestan Pilpres 2024.
Awalnya wartawan bertanya soal menteri yang bukan pengurus partai politik, tetapi menjadi tim sukses capres.
Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak dalam berdemokrasi. “Hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja,” ujarnya.
Menurut Jokowi, presiden pun boleh berkampanye, bahkan mendukung salah satu capres.
“Presiden boleh berkampanye. Presiden itu boleh, lo, memihak,” imbuh dia.
Namun, Jokowi juga menegaskan ada aturan yang harus ditaati.(mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengaku Boleh Berpihak di Pilpres, Jokowi Dianggap Punya Masalah Moral & Etika
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra