jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyarankan Presiden Jokowi agar bisa melepaskan diri dari pengaruh elite politik yang berpikir nakal untuk mengakali konstitusi.
Selain itu, dia merasa Jokowi perlu menjauhkan diri dari pikiran nakal elite yang mendorong amendemen untuk mewujudkan wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Fadli Zon Berani Menantang Luhut Binsar, Ada Frasa Menghalalkan Segala Cara, Telak!
Kamhar mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan terbaru Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengeklaim punya data soal rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Jika Presiden Jokowi ingin husnulkhatimah di akhir periode keduanya ini, beliau (Jokowi, red) semestinya mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berpikiran nakal," kata mantan aktivis HMI itu melalui layanan pesan, Sabtu (12/3).
BACA JUGA: Ritual Adat saat Presiden Jokowi Berkemah di IKN Nusantara, Tanah & Air dari Tempat Sakral
Kamhar menyarankan elite politik yang berpikir nakal untuk mengakali konstitusi, bisa belajar dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Adapun, SBY ketika melepaskan jabatan sebagai orang nomor satu di Indonesia pada 2014, mendapat tingkat kepuasan sebesar 74 persen dari rakyat.
Namun, SBY tegas menolak untuk menggulirkan narasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
"Kekuasaan memang cenderung menggoda, karenanya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan," tutur Kamhar. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Berkemah di IKN Nusantara, Isran Noor: Alhamdulillah, Persiapan Sudah Dikerjakan
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Aristo Setiawan