jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menanyakan program penanggulangan sampah di berbagai daerah termasuk Jakarta
Diketahui, dalam Rapat Kerja Nasional Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 2022, Jokowi menyebutkan bahwa urusan sampah di Jakarta masih sulit diselesaikan.
BACA JUGA: Bertemu Heru Budi, Tina Toon Minta Segera Tanggulangi Banjir hingga soal Bansos
Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta masih berupaya membuat sejumlah terobosan untuk menangani sampah. Salah satunya adalah dengan Landfill Mining dan RDF Plan di Bantar Gebang.
"Ya kan kami sudah ada di Bantar Gebang. Sudah ada sistem RDF Plan di sana," ujar Heru kepada wartawan, Kamis (22/12).
BACA JUGA: Terima Kunjungan dari Keuskupan, Heru Budi Janjikan Natal 2022 Berjalan Damai
Kepala Sekretariat Presiden ini pun mengaku bakal mengajak Jokowi ke lokasi RDF Plan bila telah rampung dibangun.
"Mungkin beliau (Jokowi) nanti kapan-kapan akan melihat ke sana (TPST Bantar Gebang)," kata dia.
BACA JUGA: Heru Budi Curhat Tugas yang Paling Sulit di Jakarta, Ternyata Mengatasi Masalah Ini
Walau begitu, pernyataan Jokowi tersebut tak sedikit pun menyinggung Heru. Baginya, masalah sampah memang menjadi tugas rumah semua provinsi di Indonesia.
"Itu kan tidak hanya Jakarta saja. Seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah," tambahnya.
Adapun, Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi merupakan salah satu teknologi pengelolaan sampah yang dibangun sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Landfill Mining dan RDF tersebut merupakan fasilitas pengolahan sampah baru dan lama yang diolah menjadi energi terbarukan pengganti batubara.
Sebelumnya, Joko Widodo menyentil para kepala daerah mengenai persoalan sampah. Dia menyebutkan masalah ini sangat sulit diselesaikan sejak dia menjabat sebagai Wali Kota Solo maupun saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi berpesan urusan sampah harusnya bisa menjadi salah satu prioritas daerah untuk diselesaikan.
"Jadi Gubernur di DKI, Sunter itu kami mulai sampai saya tidak jadi gubernur tanda-tangan pun belum. Padahal sudah kami rencanakan, saya enggak tahu sekarang sudah apa belum? 2023 hati-hati bisa mundur lagi itu," ujar Jokowi.
Namun dalam pidatonya, Jokowi langsung mengklarifikasi urusan sampah ini bukan menjadi kesalahan dari Heru Budi.
"Kalau sudah ya senang, tetapi kalau 2023 saya sanksi. bukan karena Pak Heru ya. Sejak dulu kaya begitu memang. Maka anggaran di badan ini ada loh, tolong dipush,” tutur orang nomor 1 di Indonesia ini. (mcr4/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi